Perusahaan Besar Nunggak Pajak, Fraksi PAN DPRD Kalbar Dorong Bapenda Sita Aset

  • Bagikan
Tony Kurniadi
Juru Bicara Partai Amanat Nasional DPRD Kalbar, Tony Kurniadi. (Andi Ridwansyah/Insidepontianak.com).

PONTIANAK, insidepontianak.com – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kalbar menyebut, ada ratusan miliar potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang lost atau kehilangan pendapatan pada tahun 2020.

Hal ini, disebabkan karena tingginya penunggak pajak yang sebagian merupakan perushaan besar di Kalbar. PAN mendesak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) lebih tegas. Disarankan menggandeng TNI-Polri untuk menyita aset kendaraannya milik perushaan penunggak pajak.

Juru Bicara Partai Amanat Nasional, Tony Kurniadi mengatakan, potensi PAD yang menjadi primadona pemerintah Provinsi Kalbar yakni pajak. Tapi, hingga kini, penyerapa pajak belum optimal.

Sebab, masih banyak penunggak pajak yang melalaikan kewajibannya. Akibatnya  terjadi lost atau kehilangan pendapatan cukup besar. Bahkan mencapai ratusan miliar.

“Sungguh sangat fantastis,” kata Tony Kurniadi saat menyampaikan pendangan Fraksi PAN terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban APBD tahun 2020 , Jumat (30/7/2021).

Tak hanya itu, parahnya lagi, kata Tony, sebagian besar penunggak pajak itu berasal dari  perusahaan-perusahaan besar yang selama ini telah menikmati potensi kekayaan alam di Kalbar. Namun abai bahkan cendrung diduga segaja mengabaikan kewajiban membayar pajak.

“Ini, sungguh-sungguh terlalu,”katanya.

PAN mendorong, Bapenda pro aktif dan lebih tegas kepada perusahaan penunggak pajak. Jika cara konvensional tidak berhasil menyadarkan para penunggak pajak melunasi pajaknya, maka perlu upaya pakasa.

PAN menyarankan Bapenda melakukan cara extra konvensional dengan menggandeng TNI dan Polri mendatangi dan menyita kendaraan-kendaraan milik perusahaan yang bertahun-tahun menunggak pajak. Hasil sitaan itu lalu diumumkan ke publik.

“Kami yakin, dengan cara ini akan membuat sekian banyak perusahaan lainya segera sadar dan patuh membayar pajak kendaraan,”ujar dia.

Tony yakin, metode itu tak akan sulit dilakukan. Jika selama ini tak ada praktik kepentingan terselubung kepada penunggak pajak.

Selain itu, PAN juga menilai, Pemprov belum optimal mengelola asset daerah mulai dari inventarisasi aset. Ke depan pemerintah diminta mengoptimalkan pengelolaan aset, dengan sistem informasi aset yang dapat diakses publik.

“Dengan dapat diakses publickmaka dengan sendirinya masyarakat dapat megawasi pengelolaan aset daerah, sehingga terwujud iklim pengelolaan asset yang professional, transparan dan akuntabel,” terangnya.

Di sisi lain, PAN juga mencermati masih tingginya angka penduduk miskin di Kalbar. Pada tahun  2020 tercatat ada 367.70 penduduk miskin. Sementara, tingkat pengguran terbuka 151.561 orang.

Selain itu, IPM Kalbar di kepemimpinan Sutarmidji-Ria Norsan juga tak beranjak dari posisi 30 dari 34 Provinsi. Bahkan terendah se Kalimantan.

“Uraian data tersebut harus menjadi tali pecut pengambil kebijakan untuk melakukan introspeksi. sejauh mana kebijakan yang diambil berpihak kepada kepentingan rakyat, terutama dalam mengatasi kemiskinan, pembukaan lapangan kerja dan peningkatan IPM,” pesanya.

Meski dengan berbagai catatan, PAN Kalbar dapat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban APBD tahun 2020.

Komentar
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: