CMS Kubu Raya Raih Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik

  • Bagikan
Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan. (Dok Prokopim Kubu Raya)

KUBU RAYA, insidepontianak.com – Inovasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa atau Cash Management System (CMS) Desa Kabupaten Kubu Raya berhasil terpilih menjadi Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Terpuji atau Top 25 untuk Kluster Kabupaten pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

Keputusan tersebut didapatkan melalui pengumuman Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji KIPP Tahun 2021, yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Kementerian PANRB dan UG TV, Kamis (29/7/2021).

CMS menjadi salah satu yang tepilih dalam 55 inovasi terbaik, yang terdiri atas 45 Top Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021, Top 5 Replikasi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021, dan 5 Pemenang Outstanding Achievement of Public Service Innovation 2021, setelah melalui serangkaian proses seleksi dan penjurian oleh Tim Panel Independen Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (TPI KIPP) 2021.

“Inovasi CMS Desa merupakan buah hasil gagasan orisinal dari Kubu Raya sebagai pelopor inovasi pertama sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan desa di Indonesia. Alhamdulillah, masuk sebagai salah satu unggulan 25 Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji kategori Pemerintah Kabupaten,” kata Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan, Senin (2/8/2021).

Top 45 Terpuji adalah prestasi tertinggi dalam kategori umum, terpilih dari 1600 lebih proposal yang masuk dari seluruh daerah di Indonesia.

“Mungkin publik bertanya-tanya, inovasi mana dari 25 terpuji itu yang paling unggul? Jawabannya, semua 25 itu sudah paling unggul. Karena terpilih dari sejumlah peserta, dari seluruh pemerintah daerah yaitu 514 kabupaten/kota dan 35 propinsi di Indonesia, dan inovasi yang diajukan juga sangat banyak,” jelas Muda.

Lebih lanjut ia menjelaskan, karena yang dikompetisikan adalah inovasi dari kebijakan yang menjadi program unggulan tiap pemda, maka ukuran inovasi yang paling unggul dan benar-benar memiliki nilai kebaruan, nilai keberlanjutan, dan nilai transformasi sistem yang menjadi syarat standar sebuah inovasi, serta memiliki dampak manfaat yang luas bagi percepatan dan membawa perubahan nyata, maka jawabannya baru akan terlihat sambil berjalannya waktu. Inovasi mana yang kelak paling banyak direplikasi dan mampu menjadi model dari studi tiru dan terapan dari berbagai daerah di Indonesia.

“Kelak, publik akan menemukan jawaban dan pembuktiannya sendiri. Disini yang terpenting bukan gagah-gagahan atau sekedar mengejar penghargaan simbolik belaka, melainkan apa dan bagaimana suatu inovasi dapat bermanfaat nyata untuk direplikasi, diterapkan secara lebih massif dan meluas sehingga berdampak langsung bagi perbaikan kualitas hajat hidup rakyat di seluruh penjuru negeri,” ungkapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, inovasi CMS Desa di Kubu Raya mulai awal pelaksanaannya di tahun 2019 dengan 28 desa sebagai pelopor. Berlanjut pada tahun 2020 dengan seluruh desa se-Kabupaten Kubu Raya (118 Desa) sebagai peserta. Penerapan inovasi CMS desa dilakukan melalui penetapan regulasi oleh Bupati Kubu Raya melalui Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 27 tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pengelolaan Keuangan Desa.

Muda menambahkan, dengan kerja sama pengembangan aplikasi oleh Bank Kalbar Cabang Kubu Raya serta penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan PT Bank Pembangunan Kalbar serta antara Pemerintah Desa dan Bank Kalbar Cabang Kubu Raya. Dengan upaya pelatihan intensif kepada Pemerintah Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kubu Raya.

Dampak diterapkannya inovasi CMS Desa ini sangat terasa dalam perbaikan tata kelola keuangan desa yang dibuktikan dengan beberapa indikator. Selain dirasakan manfaatnya karena efektif dalam penyaluran anggaran desa, juga turunnya angka kasus penyalahgunaan keuangan desa yang dilaporkan baik kepada Aparat pengawas Internal Pemerintahan (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH). (Ril)

Komentar
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: