Dewan Kalbar Desak Polda Tindak Pejabat Daerah yang Lindungi PETI di Sekadau

  • Bagikan
Martinus Sudarno
LAPORKAN - Anggota DPRD Kalbar, Martinus Sudarno membuat laporan polisi ke Mapolda Kalbar, Rabu (4/8/2021). Dia mendesak polisi menindak pelaku, pemodal hingga penadah dari aktivitas PETI Sekadau. (Andi Ridwansyah/Insidepontianak.com).

PONTIANAK, insidepontianak.com – Anggota DPRD Kalbar, Martinus Sudarno mendesak Kepolisian Polda Kalbar segera menindak pelaku, pemodal hingga penadah dari aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di perhuluan Sungai Sekadau.

Sebab, aktivitas itu telah membuat Sungai Sekadau tercemar. Airnya menjadi keruh bercampur lumpur. Tak bisa dimanfaatkan masyarakat.

Sudarmo menyebut, aktivitas tambang emas illegal di perhuluan Sungai Sekadau diduga disokong oknum Anggota DPRD dan mendapat perlindungan oknum aparat.

“Untuk itu saya minta aparat penegak hukum Polda Kalbar bertindak cepat. Melakukan penegakkan hukum yang tegas kepada para pelaku, pemodal hingga penadah,” pinta Martinus Sudarno usai membuat laporan polisi terkait aktivitas PETI Sekadau di Mapolda Kalbar, Rabu (4/8/2021).

Menurut legislator PDI Perjuangan itu, aktivitas PETI telah di perhuluan Sungai Sekadau tepatnya di Kecamatan Sekadau Hulu, Naga Taman, dan Naga Mahap sudah berlangsung lama.

Bahkan terkesan ada pembiaran. Padahal, pencemaran lingkungan akibat aktivitas PETI itu sudah lama dikeluhkan masyarakat. Ironisnya penegakan hukum tak berjalan sebagaimana yang diinginkan. Terbukti, sampai saat ini, aktivitas PETI di perhuluan Sungai Sekadau masih berlangsung.

“Cuman saya tidak menyebut nama orangnya di sini (yang menyokong). Saya serahkan penyidik (Polda Kalbar) untuk melakukan penyelidikan siapa pelaku lapangan, dan siapa pejabat daerah yang terlibat,” ujar Sudarno.

Dia berharap laporan yang sudah dia sampaikan ke Polda Kalbar terkait aktivitas PETI di Kabupaten Sekaau ditindaklanjuti, dengan menangkap semua pihak yang terlibat.

Sebab, kondisi Sungai Sekadau sudah tercemar dan tak bisa dimanfaatkan puluhan ribu masyarakat. Kegiatan PETI di hulu Sungai Sekadau telah merusak lingkuangan secara masif. Perbuatan itu tak bisa lagi ditolerir. Penegaka hukum harus tegas.

“Saya berharap. laporan ini menjadi entri point untuk Polda Kalbar menindak kasus ini,” harapnya.

Sudarno menegaskan, tak alasan pembenaran akttivitas PETI. Sebab, aktivitas berdampak luas terhadap kerusakan lingkungan. Dampak PETI sama seperti kejahatan kemanusiaan.

Tindak Pelaku Pengrusakan

Sebelumnya, penertiban tambang emas tanpa izin (PETI) di Sekadau sempat dilakukan pihak kepolisian Juni 2021 lalu. Namun, penertiban itu menuai protes. Ratusan warga menggeruduk kantor kecamatan melakukan demo.

Aksi demo berlangsung anarkis sampai merusak kantor camat. Namun, hingga saat ini penanganan kasus itu seolah bias. Polisi tak menetapkan satupun tersangka atas pengrusakan kantor camat tersebut.

“Anehnya sampai saat ini tidak ada seorang pelaku ditangkap dan di proses hukum. Saya mohon agar itu disidik dan ditindak lanjuti siapa otak itu semua. Negara tidak boleh kalah dengan pelaku kejahatan,” pinga Martinus Sudarno.

Sudarno mengatakan, Komisi I DPRD Kalbar telah berkirim surat kepada Kapolri, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta agar dapat menindak pelaku PETI di Kabupaten Sekadau.

Dia khawatir, akibat penggunaan mercuri yang digunakan penambang PETI berdampak luas kepada kesehatan masyarakat. Sebab, hingga kini belum ada regulasi penjualan mercuri.

“Masih bebas diperjualkan sehingga banyak digunakan pekerja emas tanpa izin. Mestinya pemerintah pusat mengatur perdagangan dan peredaran mercuri dari oknum tak bertanggung jawab,” pungkanya.

Komentar
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: