Epidemiolog Sebut Zona Merah Sambas dan Kubu Raya Akibat Penanganan Covid-19 Tak Seragam

  • Bagikan
Ahli epidemiologi Poltekkes Kemenkes Pontianak, Malik Saepudin.

PONTIANAK, insidepontianak.com – Ahli epidemiologi Poltekkes Kemenkes Pontianak, Malik Saepudin menilai, zona merah Covid-19 yang kini terjadi di Kubu Raya dan Sambas, juga  berpotensi terjadi di daerah lain. Peningkatan kasus itu, disebabkan karena penanganan Covid-19 yang terkesan parsial atau zonazi. Sehingga penerapan aturan dalam pengendalaian kasus tak seragam.

Menurutnya dalam hal ini, pemerintah kabupaten yang berstatus zona merah tak bisa disalahkan. Sebab, penaganan Covid-19 yang tak seragam itu, telah menyalahi konsep dan prinsip penanganan penyakit menular. Akibatnya, lonjakan kasus sulit dikendalikan.

“Ini terjadi karena penanganan yang tidak serentak. Jika penanganannya tak mengikuti polanya, maka akan sulit menghambat laju penularan. Akhirnya, pasang surut kenaikan kasus akan terjadi.  Jika dilakukan (pengetatan) suatu lokasi tertentu, maka akan muncul (lonjakan kasus) di wilayah sebelahnya,” kata Malik Saepudin.

Dia mencontohkan. Saat Kota Pontianak melaksanakan PPKM Darurat. Aktivitas masyarakat yang menimbulkan kerumunan dilarang mulai dari resepsi, ibadah berjamaah, operasional mall, bahkan dilakukan  penyekatan ruas jalan.

Namun, kebijakan itu, hanya dilakukan pada zona merah, tidak untuk daerah lainnya seperti Kubu Raya. Akhirnya, masyarakat menyiasati larangan itu dengan memindahkan aktivitas ke Kubu Raya.

“Apa yang terjadi? lonjakan kasus terjadi di Kabupaten ini,” ucapnya.

Malik berpandagan, penanganan pandemi sistem zonasi sejatinya tak sejalan dengan Undang-Undang Karantina Kesehatan Nomor 6 tahun 2018.

Terutama perubahan nama mulai dari PSPB, PPKM mikro, darurat, hingga level 4 yang tidak datur dalam Undang-Undang karantiana itu. Akhirnya, implementasi di tingkat bawah sulit dilaksanakan. Sebab, tergantung zona masing-masing wilayah dalam penangananya.

“Inilah yang sangat dikawatirakan para ahli epidemiologi, kasus semakin sulit ditangani dan pandemi semakin panjang, angka kematianpun tidak bisa dibendung,” terangnya.

Karena itu, Malik mendorong pemerintah pusat melakukan evaluasi dan memberi contoh kebijakan yang bedasar pada data dan fakta. Pemerintah provinsi sebagai komando penganganan Covid-19 daerah, diminta menerbitkan Peraturan Daerah (Perda), yang selaras dengan Undang-Undang Nomor 6 tersebut. Bukan sekedar hanya menggunakan surat edaran, yang bukan merupakan prodak hukum, sehingga sulit dalam penerapannya.

Selain rumitnya manjeman di level pemerintahan, faktor lain kata Malik, semakin longgarnya penerapan protokol kesehatan (prokes) oleh masyarakat, seiring kendornya razia penegakan disiplin, juga menjadi penyumbang lonjakan kasus. Selain itu, tak ada efek jera bagi pelanggar prokes karena tak diperkuat oleh Perda.

“Oleh karenanya diharapkan pemerintah pusat dan daerah menjadikan pola kenaikan kasus agar menjadi pelajaran yang berharga,” pungkasnya.

Komentar
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: