Pemkab Sintang Gelar Rapat Respon Surat Pemberitahuan Rencana Demo Tambang Emas

  • Bagikan
RAPAT -Wakil Bupati Sintang yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Yustinus memimpin rapat yang membahas langkah antisipasi terhadap rencana aksi demo masyarakat terhadap aktivitas PT. The Grand LJ Fullerton Successful di Langkau Kita Rumah Dinas Wakil Bupati Sintang, Selasa (10/8/2021). (Istimewa)

SINTANG, insidepontianak.com – Wakil Bupati Sintang yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Yustinus memimpin rapat yang membahas langkah antisipasi terhadap rencana aksi demo masyarakat terhadap aktivitas PT. The Grand LJ Fullerton Successful di Langkau Kita Rumah Dinas Wakil Bupati Sintang, Selasa (10/8/2021).

Rapat dilaksanakan setelah Pemkab Sintang menerima surat pemberitahuan rencana aksi demo masyarakat Ringgas dan beberapa desa di Kecamatan Tempunak dan Sepauk yang menolak aktivitas pertambangan emas PT. The Grand LJ Fullerton Successful yang akan dilaksanakan pada Kamis (12/8/2021).

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Yustinus J menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Sintang bersama TNI dan Polri perlu mengambil langkah antisipasi untuk menyikapi surat pemberitahuan rencana aksi demo masyarakat Tempunak dan Sepauk di Desa Sekubang Kecamatan Sepauk tempat PT. The Grand LJ Fullerton Successful berkantor.

“Dalam surat tersebut, masyarakat akan melakukan penutupan paksa aktivitas yang dilakukan oleh PT. The Grand LJ Fullerton Successful disana yang ditandai dengan penutupan kantor di Desa Sekubang. Pemkab Sintang memang tidak ada kewenangan dalam memberikan ijin pertambangan karena sudah berada di Provinsi Kalimantan Barat dan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia,” terang Yustinus J.

Ia mengatakan, yang terpenting adalah selama proses pengurusan ijin lingkungan, maka seluruh aktivitas perusahaan harus dihentikan.

“Kami sepakat akan melakukan mediasi di tingkat kabupaten nanti. Pemkab Sintang tidak ingin terjadi konflik sesama masyarakat. dan kami menghimbau agar masyarakat yang akan melakukan aksi demo agar tetap tidak terjadi tindakan yang melanggar hukum,” tambah Yustinus J.

Kasat Intel Polres Sintang, AKP Hilman Malaini menjelaskan, Polres Sintang juga sudah menerima surat pemberitahuan rencana aksi demo tersebut namun karena pandemi, maka Polres Sintang tidak akan memberikan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP).

“Kami melihat ada dua kubu disana, yang pro dengan aktivitas tambang dan kontra. Kami sudah mempelajari masalah ini, pihak perusahaan bilang sudah ada ijin, tetapi mereka tidak pernah menunjukan dokumen ijinnya. PT The Grand LJ Fullerton Successful memang sudah mengerahkan alat beratnya dan memberikan CSR mereka dengan membuka akses jalan disana. Kami juga menemukan fakta, ada juga kelompok yang mendukung hadirnya perusahaan tambang disana. Saya juga akan turun langsung kesana” terang Hilman Malaini.

Ia menerangkan, pihaknya sudah mengecek terkait rencana demo ini ke masyarakat, masyarakat di sana juga bingung dengan rencana demo tersebut.

“Koordinator demo juga kita tidak tau siapa. Kami mendorong, Pemkab Sintang melakukan pertemuan dengan masyarakat yang menolak bersama pihak perusahaan. Kami tidak mau terjadi benturan antara aparat dengan masyarakat, bahkan temuan kami, ada potensi benturan antara masyarakat yang pro dengan yang kontra perusahaan. Besok tim kami akan turun ke lapangan dan melakukan pendekatan dengan masyarakat disana,” terang Hilman Malaini.

Pasi Intel Kodim 1205 Sintang Letda Inf. Edi Ardiyanto menyampaikan perlunya langkah antisipasi di lapangan agar tidak terjadi bentrok di antara dua kubu yang pro dan kontrak perusahaan.

“Kita harus melakukan monitor kondisi dilapangan, dan pertemuan penting untuk dilakukan dengan kelompok masyarakat yang menolak dan akan melakukan aksi demo,” terang Edi Ardiyanto.

Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang Ricardo Winokan, ST menjelaskan bahwa PT. The Grand LJ Fullerton Successful sudah mengantong ijin lingkungan dan ijin usaha pertambangan operasi produksi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

“Izin eksplorasi dulu dari Kabupaten Sintang, lalu kewenangan dicabut. Setelah itu, semua ijin diambil alih oleh provinsi. Ijin eksplorasi seluas 30 ribu hektar, lalu AMDAL hanya 222 hektar yang disetujui, dan IUP OP yang diperoleh hanya 25 ribu hektar. Namun memang sampai kami belum pernah lihat dokumen IUP OP tersebut, didalam IUP OP ini banyak klausul yang harus kita pelajari,” terang Ricardo Winokan.

Menurutnya, saat ini pihak PT. The Grand LJ Fullerton Successful sedang mengurus perubahan ijin lingkungan karena mereka akan melakukan penambahan luasan lahan dan mereka lebih mengarah ke dalam kawasan hutan. AMDAL dikawasan hutan menjadi kewenangan Kementerian LHK. Kami baru saja melakukan cek kelapangan, kami menemukan pihak perusahaan sudah melakukan aktivitas meskipun bukan operasi produksi tetapi membuka jalan sebagai CSR atas permintaan masyarakat Kemantan.

“Kami juga menemukan aktivitas PETI yang dilakukan masyarakat di kawasan hutan lindung. Jika PT. The Grand LJ Fullerton Successful ingin memperluas lahan dan memasuki kawasan hutan, maka harus mengurus ijin pinjam pakai lahan ke Kementerian LHK,” tambah Ricardo Winokan. (Ril)

Komentar
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: