Peringati Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia, AMAN Bengkayang : Hormati, Akui dan Lindungi

  • Bagikan
Michael Yoga, Bidang Advokasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kabupaten Bengkayang. Selasa (10/8/2021). Baruna.
Michael Yoga, Bidang Advokasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kabupaten Bengkayang. Selasa (10/8/2021). Baruna.

BENGKAYANG, insidepontianak.com – Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS) dirayakan Pada 9 Agustus setiap tahunnya, tepat kemarin lalu. Perayaan hari tersebut tak lain untuk meningkatkan kesadaran dan melindungi hak-hak populasi masyarakat adat dunia.

Michael Yoga selaku Bidang Advokasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Bengkayang mengatakan, dengan diperingatinya hari HIMAS tersebut setidaknya semua pihak baik pemerintah, aparat, dan masyarakat akan kesadaran dalam melindungi hak-hak populasi masyarakat adat dapat meningkat.

Ia beranggapan, pemahaman mengenai masyarakat adat kian berkurang. Bahkan tak jarang, tidak banyak diketahui oleh sebagian masyarakat terhadap pentingnya memperhatikan peran masyarakat adat saat ini.

Kemudian pria gondrong yang kerap disapa mimik itu menekankan, meminta pemerintah segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat.

“RUU Masyarakat Adat yang sudah lama dicanangkan, harus segera dilakukan pengesahan oleh pemerintah,” ungkapnya kepada InsidePontianak, Selasa (10/8/2021).

Dirinya menilai, dengan pemerintah segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat. Kedepannya, supaya ada kepastian hukum, terhadap hak – hak masyarakat adat. Seperti pengakuan, penghormatan dan perlindungan.

“Bukan sekedar adat dan keseniannya saja. Melainkan hak hidup, hak bekerja, hak ekonomi, hak politik, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya,” tegasnya.

Ia menerangkan, Jika Indonesia ingin menangani persoalan terkait masyarakat adat yang jumlahnya mencapai hampir 70 juta jiwa diseluruh Indonesia. Ia meminta segera disahkan RUU Masyarakat Adat tersebut.

Dikatakannya jika tidak ada UUD tersebut, persoalan masyarakat adat tidak akan pernah selesai, seperti konflik, kekerasan, kriminalisasi bahkan persoalan struktur ekonomi politik tidak akan selesai. Hal itu diyakininya akan terus berkelanjutan. Ibarat snowball, terus membesar dan berputar.

“Ketika kita mendapati kasus konflik-konflik masyarakat adat dengan berbagai pihak, itu adalah implikasi dari ketiadaan pengakuan dan perlindungan dari pemerintah itu sendiri,” ucapnya.

Ia menambahkan, tuntutan masyarakat adat tidak banyak sebenarnya, hanya perlu hormati, akui, dan lindungi. Mereka adalah masyarakat adat. Mereka adalah warga Indonesia. Hormati dengan sistem yang dianut dan lindungi mereka.

“Semoga kedepannya, hak-hak masyarakat adat diberbagai wilayah dapat terpenuhi dan RUU Masyarakat adat dapat terealisasi,” tutupnya. (Baruna)

Komentar
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: