banner 468x60 banner 468x60

Kasus Pembunuhan Jurnalis Bernas Udin, 25 Tahun Belum Tuntas

  • Bagikan
DEMO - Karangan bunga dari KAMU sebagai simbol matinya keadilan dalam kasus Udin. (Foto: VOA/Nurhadi)

YOGYAKARTA, insidepontianak.com – Kasus pembunuhan jurnalis Fuad Muhammad Syafruddin alias Udin menjadi noda kelas warisan Orde Baru yang mewakili buruknya kemerdekaan pers ketika itu. Setelah 25 tahun, kasus ini tetap gelap meski desakan untuk mengusutnya tak pernah surut.

Senin, 16 Agustus, belasan jurnalis di Yogyakarta mengantarkan karangan bunga ke kantor Kepolisian Daerah (Polda) Daerah Istimewa Yogyakarta. Shinta Maharani, Ketua AJI Yogyakarta, mewakili rekan-rekannya menyerahkan bunga itu ke polisi. Ia menyebut bunga sebagai sebuah simbol.

“Kenapa kita pakai bunga? Ini sebagai simbol matinya keadilan di Indonesia. Selama 25 tahun pengusutan kasus Udin mandek. Selain bunga, kita juga serahkan dokumen, kliping pemberitaan tulisan Udin dari harian Bernas,” ujar Shinta Senin (16/8) siang, di halaman Polda DIY.

Jurnalis, aktivis sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan warga yang peduli, telah mendirikan Koalisi Masyarakat untuk Udin (KAMU). Mereka rutin menggelar aksi diam satu bulan sekali sejak 2014, untuk menjaga ingatan publik tentang kasus Udin, dan kasus pelanggaran HAM secara umum. Aksi Senin (16/8) siang juga digerakkan oleh KAMU, sebagai penanda tuntutan untuk mengusut kasus pembunuhan Udin tidak pernah berhenti, bahkan setelah seperempat abad.

Kasus Udin yang tidak terungkap adalah preseden buruk. Menurut Shinta, kerja-kerja jurnalis di Tanah Air dapat terganggu, jika fakta bahwa pembunuhan terhadap salah satu rekan mereka tidak terungkap. Padahal, produk jurnalistik yang dihasilkan Udin, dan juga jurnalis pada umumnya, sangat berkaitan dengan kepentingan publik. Udin diduga dibunuh karena keberaniannya mengungkap sejumlah proyek berbau korupsi.

“Tahun 1996, di era Orde Baru, era otoritanisme, Udin berani menulis kasus yang sangat berkaitan dengan kepentingan publik, korupsi mega proyek Parangtritis. Waktu itu, di situasi Orde Baru yang begitu represif, tentu saja Udin bisa menjadi contoh bagi kita, jurnalis di Indonesia, betapa dia berani untuk mengungkap kasus korupsi,” lanjut Shinta, seperti dilansir VOAIndonesia, Senin (16/8/2021).

Agar tidak terus menjadi dark number, kata Shinta, Presiden Jokowi harus berkomitmen untuk memproses kasus pelanggaran HAM dan meminta Kapolri melakukan penyelidikan kembali.

“Kalau Pak Jokowi berkomitmen untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM ini, menyangkut tugas seorang jurnalis yang berhubungan dengan kepentingan publik dan nyawa manusia, saya kira Pak Jokowi mesti memerintahkan Kapolri untuk tegas menyelesaikan kasus Udin ini,” tambahnya.

Komentar
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: