banner 468x60 banner 468x60

Analog Switch Off Diundur, Persiapan Menjadi Lebih Matang

  • Bagikan
Iwan Kurniawan
Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalbar, Iwan Kurniawan. (Andi Ridwansyah/Insidepontianak.com).

Sebagaimana diketahui dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri paling lambat harus dilakukan pada 2 November 2022, tahapan Analog Switch Off (ASO) yang semula, tahap pertama penghentian siaran TV analog akan dilakukan pada 17 Agustus 2021.

Tetapi pada akhirnya jadwalnya diundur. Hal ini mengingat luasnya wilayah Indonesia dan kompleksitas luasnya masalah, maka Kominfo melakukan analog switch off secara bertahap.

Di mana, jumlah tahapan menjadi hanya 3 tahap dilakukan karena Kominfo memperhatikan perkembangan pandemi yang masih terjadi, yang semula dilaksanakan dalam 5 tahap.

Pemerintah Republik  Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) secara resmi  menunda tahap pertama Analog Switch Off (ASO) atau penghentian siaran TV analog  yang semula akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2021 kemarin.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Johny G Plate, dalam acara Konferensi Pers Pelantikan Dirjen IKP, Selasa (10/8/2021).

Ia mengatakan, tahap pertama penghentian siaran TV analog akan diundur. Rencananya akan menjadi 3 tahap. Sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran, diundangkan tanggal 12 Agustus 2021, sehingga tahapannya menjadi, Tahap 1, 30 April 2022, tahap 2, 25 Agustus 2022, dan tahap 3, 2 November 2022.

Kalimantan Barat yang terbagi atas 10 Zona wilayah yang semula akan dimulai pada tanggal 31 Maret 2022 pada wilayah zona 1, (Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya) juga mengalami perubahan jadwal.

Sehingga jadwalnya menjadi Zona 1 Kalbar diagendakan pada tanggal 30 April 2022. Selanjutnya zona 3 Kalbar, (Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang) tanggal 25 Agustus 2022, terakhir Zona 6 Kalbar (Kabupaten Sintang) pada 2 November 2022.

TV Digital bukan TV streaming diakses lewat gawai yang membutuhkan koneksi internet. TV digital juga bukan TV yang berlangganan lewat kabel atau satelit. TV Box atau smart TV yang terhubung ke internet, maupun TV satelit yang menggunakan parabola.

TV Digital adalah televisi free-to-air dengan sistem digital yang mana ia tidak berbayar dengan disiarkan melalui frekuensi terestrial. Kelebihannya antara lain, tidak perlu berlangganan. Penerimaannya lewat antena UHF seperti TV analog. Kualitas gambar dan suaranya superior, dan tidak berbintik atau kabur pada sinyal yang lemah.

Sosialisasi mengenai rencana digitalisasi penyiaran dan penghentian siaran TV analog harus terus menerus dilakukan. Agar masyarakat benar-benar siap, sampai masa cut off siaran TV analog.

Digitalisasi adalah proses migrasi yang tidak hanya melibatkan teknologi, melainkan perubahan cara berpikir (mindset) terhadap berbagai aspek yang lahir dari teknologi tersebut. Maka, sosialisasi perlu dilakukan secara intensif melalui publikasi dan publisitas di berbagai media, iklan layanan masyarakat, penyuluhan ke sekolah-sekolah, dealer-dealer/toko-toko pesawat penerima TV, dan berbagai saluran yang memungkinkan.

Dengan cara sosialisasi yang intensif, diharapkan masyarakat dapat memahami digitalisasi penyiaran, langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk menerima atau menikmati siaran TV digital, dan juga memahami bahwa dalam jangka waktu tertentu, siaran TV Analog akan dihentikan.

Pusat-pusat bantuan masyarakat atau ‘call center’ dengan nomor yang jelas dan mudah dihubungi perlu disediakan oleh semua stakeholder, pemerintah, industri penyiaran, industri STB dan dealernya.

Tujuannya tak lain agar migrasi dapat berjalan secara adil dengan kerugian seminimal mungkin bagi masyarakat dan industri. Pusat bantuan pemirsa perlu disiapkan dengan tujuan memberikan pelayanan dan bantuan secara aktif kepada masyarakat yang mengalami kesulitan dalam berbagai hal teknis yang berkaitan dengan sistem penyiaran digital.

Dalam pelaksanaan siaran digital, diperlukan teknologi bernama Set Top Box, yakni sebuah perangkat tambahan berupa rangkaian konverter untuk menerima sinyal digital yang dipancarkan oleh sistem DVB-T2 (sistem terbaru yang diadopsi pemerintah) yang kemudian diubah ke dalam sinyal analog agar dapat ditampilkan pada monitor TV analog.

Selama masa transisi, masyarakat dapat menikmati siaran televisi digital dengan alat bantu penerima yang dihubungkan ke pesawat penerima TV analog yang telah dimiliki.

Konsekuensinya, masyarakat yang menggunakan televisi analog seperti sekarang, mau tidak mau harus mengeluarkan biaya ekstra untuk untuk membeli set top box atau membeli televisi digital, sementara digitalisasi ini di satu sisi bukan kemauan masyarakat.

Sehingga perlu dipikirkan mekanisme untuk membantu masyarakat agar tidak membebani, bahkan menghambat program digitalisasi. Dalam kaitan ini, pemerintah perlu membantu masyarakat yang tidak mampu membeli perangkat televisi digital dengan mengupayakan insentif harga untuk set top box.

Ketimpangan sosial-ekonomi yang tinggi di Indonesia perlu dicermati sebelum menyongsong era digitalisasi penyiaran. Regulator perlu mencontoh negara lain dalam proses migrasi ini. Misalnya langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat yang bersedia mendanai perangkat set top box bagi masyarakat yang tidak mampu.

Pemerintah perlu mendorong penyediaan STB dan alat penerimaan lain dengan harga terjangkau dan mudah diperoleh. Pemerintah akan melakukan tindakan penanggulangan terhadap keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi, sehingga tidak bisa mendapatkan akses ke televisi digital.

Dari segi infrastruktur, digitalisasi penyiaran membutuhkan berbagai persiapan seperti peralatan teknis dan program siaran yang sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia. Hadirnya teknologi baru ini jangan sampai hanya menjadi “karpet merah” bagi pemodal asing yang memiliki kapasitas modal dan teknologi lebih unggul. Digitalisasi ini hendaknya menjadi momentum untuk membangkitkan dan menata teknologi nasional.

Industri dalam negeri seharusnya dikondisikan untuk siap untuk mendukung migrasi sistem penyiaran dari sistem analog ke sistem digital. Pemerintah harus mendorong agar industri dalam negeri dapat memproduksi STB standar dengan harga terjangkau oleh masyarakat.

Industri dalam negeri saat ini sesungguhnya telah mampu mendesain, merekayasa, dan memproduksi STB dengan harga terjangkau. Industri dalam negeri juga telah mampu memproduksi konten.

Bahkan untuk industri konten, dengan migrasi analog ke digital diharapkan kualitas dan kuantitas konten yang dihasilkan dapat terus ditingkatkan. Dan tidak menutup kemungkinan dipasarkan ke luar negeri.

Selain hardware, Industri dalam negeri harus mampu membuat perangkat lunak aplikasi layanan (software) yang diperlukan untuk membangun sistem penyiaran digital.

Di sinilah perlu kebijakan teknologi karena pertimbangan bahwa teknologi memiliki posisi strategis dan membawa nilai-nilai tertentu. Arah kebijakan teknologi adalah untuk mengantisipasi teknologi dan tuntutan global yang sesuai standardisasi yang ditetapkan oleh standard nasional/internasional, dan mendorong pertumbuhan produksi perangkat infrastruktur penyiaran buatan dalam negeri.

Penulis: Iwan Kurniawan (Ketua KIPD Kalbar)

Komentar
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: