banner 468x60

Bilal Lega Legalitas Merk Dagang Akhirnya Dikantongi

  • Bagikan
Penyerahan Izin Usaha
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalbar, Fery Monang Sihite serahkan sertifikat izin usaha kepada pelaku UMKM, Selasa (24/8/2021). (Ist)

PONTIANAK, insidepontianak.com – Bilal (35) akhirnya bernafas lega. Penantianya mendapatkan legalitas merek dagang usaha bisa terwujud. Hari ini, usahanya Brownies Taraqi akhirnya mendapat legalitas.

Dia menjadi salah satu dari 18 pengusaha yang mendapat sertifikat merek. Penyerahan sertifikat itu, diberikan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalbar, Fery Monang Sihite dalam acara Workshop Promosi dan Desiminasi Kekayaan Intelektual, Selasa (24/8/2021).

“Alhamdulillah, sudah lega. Dengan legalitas ini kita menjadi tenang,” kata Bilal kepada insidepontianak.com, Selasa (24/8/2021).

Bilal selama ini merasa khawatir, usaha yang dirintis dari 2012 itu dicaplok pihak-pihak tak bertanggung jawab. Sebab, legalitasnya belum dimiliki.

“Tapi dengan legalitas ini, kita bisa nuntut, kayak gitu,” ucapnya.

Menurutnya, proses pendaftaran merek usaha tidak sulit seperti yang dibayangkan. Biaya administrasinya pun murah. Tak ada pungli.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalbar, Fery Monang Sihite memastikan, proses pendaftaran kekayaan intelektual (KI) tak sulit. Dia pun menjamin, prosesnya transparan dan tidak ada pungutan liar (pugli).

Fery menilai, peningkatan kualitas maupun kuantitas KI membutuhkan dukungan dari semua pihak. KI sendiri dibagi dua. Yaitu kepemilikan komunal dan personal. Untuk KI Komunal, merupakan kekayaan Intelektual yang dimiliki sepenuhnya oleh suatu kelompok masyarakat secara tetap dan turun temurun.

Contohnya, pengetahuan Tradisional (PT) seperti obat-obat tradisional. Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), seperti  Cap Go Meh, Robo-robo, Naik Dangau, dan Saprahan. Selain itu, adapula Sumber Daya Genetik (SDG) seperti tumbuh-tumbuhan.

Terakhir, potensi indikasi geografis (IG) di Kabupaten Sambas, seperti Jeruk Tebas, Bubur Pedas, serta di Kota Pontianak seperti, Lidah Buaya.

“Oleh karena itu, pemegang hak Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) adalah Negara,” ujarnya.

Sementara, Kekayaan Intelektual Personal kepemilikannya secara individu atau perorangan. Misalnya hak cipta, paten, merek dan indikasi geografis (IG), desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang dan Varietas Tanaman.

“Oleh karena itu untuk mendapatkan Perlindungan Hukumnya, maka Kekayaan Intelektual Personal harus dilakukan Pendaftaran di Kementerian Hukum dan HAM RI untuk mendapatkan pengakuan hukum,”terangnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Toman Pasaribu mengatakan, pihaknya terus menggenjot target  pendaftaran  KI. Sejak Januari hingga Juli 2021 masih mendapatka 33 di seluruh Kalbar.

“Walau terus ada peningkatan, kita terus berupaya meningkatkan melalui sosialisasi kepada masyarakat. Salah satunya melalui Desiminasi Kekayaan Intelektual yang tiap tahun kita laksanakan,”kata dia.

Toman berharap, melalui Desiminasi Kekayaan Intelektual masyarakat dapat memahami pentingnya pendaftaran merk dan hak paten sebagai pemegang dari hak cipta. Jangan sampai karena tak didaftarkan malah dicaplok orang lain.

Komentar
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: