DPR Desak Menteri Nadiem Ubah Aturan Dana BOS

  • Bagikan
Hatifah Sjaifudin
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian. (Dok. DPR/Suara.com)

JAKARTA, insidepontianak.com – Komisi X DPR RI mendesak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim ubah petunjuk teknis dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Terutama Aturan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan BOS Reguler, Pasal 3 ayat (2) huruf d, tentang Sekolah Penerima Dana BOS Reguler harus memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 peserta didik selama tiga tahun terakhir.

Wakil Keteua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menilai, kebijakan ini tidak pantas dilaksanakan di masa pandemi. Sebab kebanyakan sekolah, khususnya sekolah swasta sedang prihatin.

“Saya mendesak Mendikbudristek tetap salurkan dana BOS bagi sekolah-sekolah yang saat ini terancam kehilangan kesempatan mendapatan dana bantuan operasional dari pemerintah,” pinta Hetifah, Senin (6/9/2021) dilansir dari Suara.com.

Dia menyebut, sedikitnya jumlah siswa di suatu sekolah tentunya tidak semata akibat dari buruknya kualitas pendidikan yang diberikan di sekolah tersebut.

“Menggunakan dana BOS sebagai instrumen untuk ‘menghukum’ sekolah yang memberikan layanan di bawah standar juga bukan kebijakan yang tepat,” tegasnya.

Menurut Hetifah, sekolah yang memberikan layanan pendidikan di bawah standar, mestinya dibina oleh pemerintah pusat atau daerah. Bukan justru diberi ‘hukuman’ dengan tidak memberikan bantuan.

“Kebijakan ini pada pelaksanaannya justru berpotensi menghambat hak anak untuk mendapatkan pendidikan,” tutup Hetifah.

Sebelumnya, dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021, tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan BOS Reguler, ada sejumlah persyaratan bagi sekolah untuk mendapatkan dana BOS reguler.

Di dalam Pasal 3 ayat 2 huruf d dijelaskan, bahwa syarat sekolah mendapatkan dana BOS reguler adalah memiliki jumlah siswa paling sedikit 60 siswa selama tiga tahun terakhir. Ketentuan ini tidak berlaku di antaranya untuk sekolah negeri.

Komentar
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: