Menkue Kembali Wacanakan Pungut Pajak Sembako

  • Bagikan
Sri Mulyani
Menkeu Sri Mulyani dalam konfrensi pers virtualnya, Jumat (6/8/2021). (Tangkapan layar/Suara.com)

JAKARTA, insidepontianak.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kembali mwacanakan memungut pajak sembako. Hal itu disampaikannya, menjawab isu yang berkembang di masyarakat terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (13/9/2021) kemarin.

Dia menegaskan, pengenaan PPN atas barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, dan jasa pendidikan hanya akan diterapkan secara terbatas.

“(PPN) Ini dikenakan pada barang kebutuhan pokok tertentu, yang dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi dan tentu ini nanti akan dibuat kriterianya,” kata Sri Mulyani dilansir dari Suara.com, Selasa (14/9/2021).

Sementara, untuk jasa kesehatan, pengenaan ditujukan terhadap jasa kesehatan yang dibayarkan tidak melalui sistem jaminan kesehatan nasional (BPJS). Misalnya, jasa klinik kecantikan/estetika, operasi plastik yang sifatnya nonesensial.

“(Perlakukan ini) Juga untuk peningkatan peran masyarakat dalam penguatan sistem jaminan kesehatan nasional,” katanya.

Sementara itu untuk jasa pendidikan, pengenaan PPN ditujukan untuk jasa pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang bersifat komersial dan lembaga pendidikan yang tidak menyelenggarakan kurikulum minimal, yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

“Ini untuk membedakan terhadap jasa pendidikan yang diberikan secara masif oleh pemerintah maupun oleh lembaga-lembaga sosial lain, dibandingkan yang memang mencharge SPP yang luar biasa tinggi. Dengan demikian, madrasah dan yang lain tentu tidak akan dikenakan dalam skema ini,” ucapnya.

Perubahan materi Undang-Undang PPN menjadi salah satu materi Rancangan Undang-Undang (RUU), tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang tengah dibahas Pemerintah bersama DPR.

RUU ini bertujuan untuk memperluas basis pajak, menciptakan azas keadilan dan kesetaraan, menguatkan administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan.

Terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat banyak, seperti kebutuhan pokok jasa pendidikan dan jasa kesehatan, dikenakan PPN dengan tarif yang lebih rendah dari tarif normal, atau dapat tidak dipungut PPN, serta bagi masyarakat yang tidak mampu dapat diberikan kompensasi dengan pemberian subsidi.

“Dengan demikian azas keadilan semakin diwujudkan,” pungkas Sri Mulyani.

Komentar
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: