banner 468x60 banner 468x60

Penanganan Kasus HAM Masa Lalu Stagnan, Faisal: Rekonsiliasi Jadi Jalan

  • Bagikan
Aktivis 1998, Faisal Riza
Aktivis 1998, Faisal Riza dalam acara diskusi bertajuk 'September Hitam'. Acara itu digelar Rumah Diskusi Kalimantan Barat melalui webinar. Membahas soal penanganan kasus HAM di masa lalu yang tak menemui titik terang, Minggu (26/9/2021). (Ist)

PONTIANAK, insidepontianak.com – Bulan September menjadi catatan kelam bagi sejarah penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Di bulan ini, sejumlah peristiwa pelanggaran HAM berat terjadi. Sayangnya, beberapa kasus yang terjadi di masa lalu itu, hingga kini tak menemui titik terang. Rekonsiliasi dinilai menjadi jalan penyelesaian.

“Rekonsiliasi adalah jalan yang harus ditempuh agar tidak ada embel-embel luka lama dalam bernegara demi kehidupan rukun dan hangat,” kata Aktivis 1998, Faisal Riza dalam acara diskusi bertajuk ‘September Hitam’. Acara itu digelar Rumah Diskusi Kalimantan Barat melalui webinar, Minggu (26/9/2021).

Faisal mengatakan, September hitam merupakan rangkaian peristiwa pelanggaran HAM yang belum tuntas sampai saat ini. Sebut saja kasus pembantaian PKI tahun 1965 dan 1966, tragedi Tanjung Priok 12 September 1984, tragedi Semanggi 24 September 1999, dan pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib 7 September 2004, yang hingga kini masih belum terungkap.

“Hingga saat ini, hanya operator lapangan saja yang terungkap. Akan tetapi Man behind the Gun masih menjadi tanda tanya hingga saat ini,” ujarnya.

Selain masih menyisakan cacatan hitam pelanggaran HAM massa lalu, era pemenuhan HAM saat ini juga semakin dibatasi. Pemangku kebijakan cenderung gunakan instrument hukum membatasi hak warga negara dalam menyampaikan pendapat.

Sementara itu, penggiat sejarah IKIP PGRI Pontianak, Yuver Kusnoto mengatakan, kecenderungan perilaku hegemoni mengendalikan sejarah sebagai politik historiografi.

Hal tersebut biasanya digunakan sebagai medium dalam melakukan pembenaran terhadap kebijakan-kebijakan atau konsensus sebagian elite politik yang tidak memikirkan kondisi akar rumput.

“Konsep-konsep big man masih dominan digunakan dan hal itu menjadikan sejarah yang seharusnya memiliki unsur edukatif menjadi identik dengan doktrin,” kata Yuver Kusnoto.

Yuper mendorong agar pelanggaran HAM massa lalu tak kembali terjadi. Salah satunya dengan pencerdasan bangsa. Melalui pembelajaran sejarah dan hak asasi manusia.

Menurutnya, ada beberapa prinsip tranformasi HAM dari masa lalu untuk kepentingan jangka panjang.

Di antaranya, pentingnya mengadopsi pendekatan kolaborasi yang inklusif, seimbang dan demokratis untuk revisi dan rekonsilisasi. Kedua, terlibat dalam refleksi diri yang kritis, dan diarahkan pada tujuan dan visi bersama.

Ketiga rekonsiliasi peristiwa HAM pada masa lampau, harus dipahami sebagai proses multi aktor dan bertingkat. Dan yang keempat Narasi inklusif, seimbang, dan komplek.

Komentar
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: