banner 468x60 banner 468x60

Rakusnya Monopoli Gas dan Mirisnya Nasib Rakyat

  • Bagikan
Sri Pujiani, S.Pd
Sri Pujiani, S.Pd

Indonesia adalah produsen gas terbesar ke-10 di dunia, dengan produksi mencapai 7.400 juta SCFD (million standard cubic feet) atau 7.400 juta feet kubik/hari. Suplai Gas lebih besar dari permintaan di dalam negeri. Namun mirisnya, konsumen yang notabene adalah ibu rumah tangga di Ketapang sudah biasa harus merogoh Rp35.000 per tabung gas 3 kilogram. Apa sebabnya?

Mahalnya harga Gas 3 Kg di tangan konsumen, biasanya karena adanya Fenomena Panic Buying di tengah masyarakat. Konsumen langsung membeli sebanyak mungkin. Sebisanya saat pangkalan gas baru saja mendapat suplai gas. Sehingga stok di pangkalan langsung ludes pada hari itu juga.

Ditambah lagi, pangkalan hanya melayani pembelian bagi yang punya kartu anggota saja. Sehingga konsumen yang tidak memiliki kartu, terpaksa harus membeli dengan harga dua kali lipat harga resmi pangkalan, Rp17.500 di toko klontong yang menjual secara eceran.

Jelas, ini adalah monopoli kecil-kecilan yang dilakukan konsumen gas 3 Kg yang memiliki kartu anggota pangkalan. Namun hal ini hanya masalah kecil dalam distribusi Gas 3 Kg. Masalah ini biasanya akan selesai dengan menurunkan aparat kepolisian.Tetapi, monopoli raksasa justru lebih mengkhawatirkan.

“Siapa tak kenal Asia, sepertinya bukan rahasia umum lagi. Asia adalah raja gas di Kalbar. Kukunya sudah menancap di mana-mana. Depot gas besar dia yang punya dan kelola dan tentu dia bisa atur kapan dibuka dan kapan ditutup, kapan langka dan kapan banjir,” kata mantan pejabat Pertamina yang minta namanya dirahasiakan dalam laman berita suarapemred.com, yang berjudul: Cengkraman Monopoli GAS Asia di Kalbar, Agen Keluhkan Tabung Elpiji Banyak Rusak dan Bocor.

Perusahaan The Lu Sia yang menguasai jalur perdagangan Gas 3 Kg di beberapa daerah. Termasuk PT Fortuna Asia Gas dan PT Bumi Persada Sentosa di Kabupaten Ketapang.

Monopoli seperti ini membuat distribusi Gas 3Kg ke pangkalan terhambat, tidak merata dan kualitas tabung yang dipakai menjadi rendah (Bocor).

Oleh karena itu sudah seharusnya Distribusi hak hidup orang banyak ini diatur oleh negara dan diambil alih oleh pertamina. Selaras dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Secara implisit privatisasi ini telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi membolehkan perusahaan swasta mengelola tambang minyak dan gas bumi.

Penetapan undang-undang ini lahir dari sistem kapitalis yang memudahkan pemilik modal menguasai hajat hidup orang banyak. Karena itu sistem kapitalis ini sudah secapatnya harus kita gulingkan dalam mengatur kehidupan kita. Islam adalah ideologi yang sahih, sempurna dan paripurna dalam mengatasi setiap problematika hidup hingga ke akarnya.

Dikutip dari tulisan Siti komariah pada Republika.co.id (12/12/2019), “kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR. Abu Dawud dan Ahmad). Hadis tersebut menyatakan bahwa, ketiganya tidak boleh dimiliki oleh individu.

sebagaimana Rasulullah dulu telah memberikan izin kepada Abyadh untuk mengelola tambang garam. Rasulullah mengizinkannya. Namun, saat mengetahui bahwa tambang garam tersebut merupakan SDA yang berlimpah dan dapat digunakan untuk mengurusi negara. Maka Tambang garam ini menjadi harta milik umum (milkiyah ummah).

Rasulullah lalu mencabut pemberiannya tersebut dan melarang tambang tersebut dimiliki pribadi. Pengelolaan kepemilikan umum oleh negara dapat dilakukan dengan dua cara.

Pertama, pemanfaatan secara langsung oleh masyarakat umum. Contohnya jalan umum, laut, samudra, sungai yang bisa dimanfaatkan langsung oleh rakyat.

Kedua, pemanfaatan di bawah pengelolaan negara. Kekayaan milik umum yang tidak dapat dengan mudah dimanfaatkan secara langsung oleh setiap individu masyarakat karena membutuhkan keahlian, teknologi tinggi, serta biaya yang besar.

Seperti minyak bumi, gas alam, dan barang tambang lainnya, maka wajib dikelola oleh Negara. Hasilnya dimasukkan ke dalam kas negara sebagai sumber pendapatan utama APBN untuk kepentingan rakyat.

Untuk memutus kebobrokan pengelolaan SDA ini, diperlukan sistem islam. bukan sistem kapitalis atau komunis yang notabene adalah sistem sekuler.

Sebagaimana Allah telah menurunkan peringatan kepada manusia dalam Alquran, surah Almaidah ayat 44 dan 45 yang berbunyi: Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir dan zalim.

Oleh karena itu perlu adanya pemimpin yang mampu menegakkan hukum-hukum allah yang tidak bisa dikompromikan dengan sistem sekuler.

Penulis: Sri Pujiani

 

 

Komentar
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: