banner 468x60 banner 468x60

Komnas HAM Tagani 58 Pengaduan 2020, Nelly: Sebagian Besar Kasus Penyerobotan Lahan

  • Bagikan

PONTIANAK, insidepontianak.com – Komnas HAM Wilayah Kalimantan Barat mencatat, pengaduan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Kalbar dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Data Komnas HAM tahun 2020 hanya ada 58 laporan yang masuk. Sebagian besar penyerobotan lahan masyarakat oleh perusahaan.

“Pada 2013 terdapat 103 laporan menurun pada 2014 menjadi 73 laporan dan sampai 2020 hanya terdapat 58 laporan saja,” kata Ketua Komnas HAM Wilayah Kalbar, Nelly Yaunita dalam acara diskusi bertajuk ‘September Hitam’. Acara itu digelar Rumah Diskusi Kalimantan Barat melalui webinar, Minggu (26/9/2021).

Sebagian besar pengaduan itu kata Nelly adalah penyerobotan lahan masyarakat oleh perusahaan dengan 19 pengaduan. Lalu, ada juga kejasama perusahaan perkebunan yang menyisakan bagi hasil tidak adil kepada peteni. Kemudian ada kasus kriminalisasi warga, sengketa tapal batas desa, pemalsuan dokumen oleh oknum kepala desa,  dan tokoh masyarakat dan proses penerbitan HGU yang tidak clean and clear.

Selain itu, Komnas HAM juga menerima sejumlah laporan terkait keadilan proses hukum. Seperti  penanganan kasus yang berlarut, penangkapan tidak sesuai prosedur, penganiayaan, penyiksaan, salah tangkap, intimidasi, pemenuhan hak kelompok rentan dan kasus belum terungkap.

Nelly mengatakan, setiap warga negara memiliki tiga hak dasar penting dalam bernegara yang dilindungi Undang-Undang. Yakni perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia. Untuk itu, menjadi tanggung jawab negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi HAM setiap warganya.

“Kewajiban penghormatan adalah kewajiban negara menahan diri untuk tidak melakukan intervensi kecuali atas hukum yang sah (legitimate),” ucapnya.

Ia melanjutkan, kewajiban perlindungan adalah kewajiban negara untuk melindungi semua manusia diantaranya WNI, WNA Perlindungan tersebut tidak hanya terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh negara. Namun pelanggaran atau tindakan yang dilakukan oleh entitas atau pihak lain yang  mengganggu upaya perlindungan HAM.

Pemenuhan HAM sendiri dapat dilakukan dengan mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, yudikatif dan praktis yang perlu untuk menjamin pelaksanaan HAM seluas mungkin.

Komentar
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: