banner 468x60 banner 468x60

Koalisi Sipil Antikorupsi: Apa Dasar Hukum Kapolri Rekrut 56 Pegawai KPK Tak Lolos TWK

  • Bagikan
56 pegawai KPK tak lolos TWK secara resmi dipecat, Kamis (30/9/2021) besok. [Suara.com/Welly]
56 pegawai KPK tak lolos TWK secara resmi dipecat, Kamis (30/9/2021) besok. [Suara.com/Welly]

PONTIANAK, insidepontianak.com – Rencana pengangkatan 56 pegawai KPK yang akan dipecat menjadi ASN di lingkungan Polri masih menjadi isu panas yang terus bergulir.

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi pun mempertanyakan dasar hukum rencana tersebut. Sebab dalam keputusan KPK, para pegawai yang akan didepak pada Kamis (30/9/2021) hari ini dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi ASN di lembaga antikorupsi, karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK.

Hal itu semakin mengkonfirmasi TWK memang bermasalah.

“Rencana pemerintah mengangkat 56 pegawai KPK menjadi ASN di Polri juga kian menguatkan sinyal bahwa TWK penuh masalah,” kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi lewat keterangan tertulisnya, dikutip Suara.com, Rabu (29/9/2021).

“Logika hukumnya, pemerintah melalui Menkopolhukam
mengungkapkan bahwa dasar hukum pengangkatan 56 pegawai KPK adalah Pasal 3 ayat (1) PP 17/2020. Aturan itu menyebutkan bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan PNS.

Sedangkan pada waktu yang sama, Pimpinan KPK mengatakan bahwa 56 pegawai tidak bisa diangkat menjadi ASN karena tidak lolos TWK,” sambungnya.

Menurut mereka, jika dasar hukum yang digunakan, adalah PP 17/2020, Presiden Joko Widodo seharusnya menegur dan mengevaluasi para pimpinan KPK.

“Karena telah membuat gaduh serta meresahkan masyarakat atas tindakannya dalam penyelenggaraan TWK. Hal ini dibenarkan secara peraturan perundang-undangan. Sebab, Presiden merupakan atasan langsung dari KPK berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan dituangkan dalam perubahan UU KPK,” ungkap Kurnia.

Menurutnya, jika pengangkatan 56 pegawai KPK yang kini jadi 57 tanpa menegur dan mengevaluasi para pimpinan lembaga antikorupsi, patut diduga Jokowi selaku eksekutif berada pada posisi yang sama dengan keputusan penyingkiran tersebut.

“Sederhananya, jika Presiden mengangkat 56 pegawai ASN tanpa diikuti evaluasi atas kinerja Pimpinan KPK, maka patut diduga pihak eksekutif juga berada pada posisi yang sama dengan Firli Bahuri dan komisioner lainnya,” ujar Kurnia.

Tarik 56 Pegawai KPK Jadi ASN Polri

Sebelumnya, Kapolri Listyo Sigit membeberkan alasan dirinya meminta izin kepada Presiden Jokowi untuk merekrut 56 pegawai KPK yang tak lolos TWK menjadi ASN Polri.

Alasan Listyo mengajukan permohonan itu lantaran mereka memiliki pengalaman di bidang tindak pidana korupsi (Tipikor).

Listyo berharap dengan bergabungnya 56 pegawai KPK, nantinya dapat memperkuat Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri.

“Karena kita melihat terkait dengan rekam jejak dan tentunya pengalaman tipikor tentunya itu sangat bermanfaat untuk memperkuat jajaran organisasi yang saat ini kita kembangkan untuk memperkuat organisasi Polri,” kata Listyo kepada wartawan, Selasa (28/9/2021).

Listyo sebelumnya meinta izin kepada Presiden Jokowi untuk merekrut 56 pegawai KPK yang tak lolos TWK untuk menjadi ASN Polri. Permohonan Listyo itu pun telah disetujui oleh Jokowi.

“Kemarin tanggal 27 September kami mendapatkan surat jawaban dari Pak Presiden melalui Mensesneg secara tertulis. Prinsipnya beliau setuju 56 orang pegawai KPK tersebut untuk menjadi ASN Polri,” ungkap Listyo.

Kekinian, kata Listyo, pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Koordinasi dilakukan untuk memproses perekrutan ke 56 pegawai KPK menjadi ASN Polri.

Komentar
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: