banner 468x60 banner 468x60

Ada Apa dengan Koperasi CU di Kalbar?

  • Bagikan
Edi Petebang
Anggota dan Volunteer CU, Edi Petebang. (Ist)

Beberapa hari terakhir, media sosial dan media massa di Kalimantan Barat, ramai memberitakan masalah pemanggilan pemeriksaan pengurus Credit Union (CU) oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. Ada tiga koperasi simpan pinjam credit union primer dan satu pusat koperasi kredit sekunder yang dipanggil.

Beritanya menjadi ramai karena sejumlah politisi, tokoh masyarakat dan tokoh agama, menyampaikan pendapat dan harapannya. Terlebih ada rilis pernyataan keprihatinan Uskup Agung Pontianak, Mgr Agustinus Agus terhadap kasus ini.

Intensi publik begitu besar. Saya posting rilis Mgr Agus di blog ini: https://www.kompasiana.com/jalan-kalimantan/615da5c23ec8e049946c3632/uskup-agung-pontianak-prihatin-dengan-kasus-cu-di-kalbar). Sejak 6 Oktober 2021, pukul 20.00 WIB, sampai artikel ini saya tulis, 8 Oktober 2021, pukul 12.25 Wib, tulisan itu sudah dibaca 3.947 kali.

Ini rekor tulisan saya di Kompasiana yang paling banyak dibaca dalam waktu singkat. Keingintahuan publik membuncah, ketika tokoh setingkat Uskup Agung sampai mengeluarkan pernyataan dan diberitakan di media massa lokal, nasional dan internasional.

Apa yang terjadi dengan Koperasi Credit Union (CU) di Kalimantan Barat? Ada apa di CU, sehingga polisi memeriksanya?

Sebagai anggota dan aktivis CU, saya ingin urun rembuk tentang kasus ini. Kebetulan saya mengikuti perkembangannya sejak awal, sudah hampir setahun kasus ini berjalan. Saya ingin melihat dari dua sisi. Pertama, dari sisi kepolisian Kalbar. Kedua, dari sisi Credit Union.

Kemarin, Kamis (7/10/2021) Kapolda Kalbar melalui Kabag Humas Kombes Pol Donny Charles Go menjelaskan terkait CU yang diperiksa. Menurutnya, polisi melakukan itu, demi memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Menurut Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Donny Charles Go, banyak sekali aktivitas yang ilegal akhir-akhir ini. Seperti investasi bodong dan lainnya. Yang dilakukan kepolisian, untuk menjamin masyarakat aman dalam aktivitas aktivitas perekonomian. Apalagi anggota CU di Kalbar ribuan jumlahnya.

“Jadi begini, kita (kepolisian) mendapatkan informasi bahwa, CU ada melaksanakan kegiatan usaha, selain simpan pinjam. Yaitu, menjalankan usaha asuransi dan transaksi perbankan. Dua kegiatan ini yang kita mintai keterangan, karena menyangkut dengan masyarakat,” ujar Donny Charles Go, seperti dimuat diberbagai media.

Menurutnya, jika badan usaha melakukan kegiatan yang menawarkan jasa asuransi, perlu mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan jika menjalankan transaksi-transaksi keuangan itu, masuk ranah perbankan. Jadi, perlu ada pengawasan atau sepengetahuan dari Bank Indonesia (BI).

Polda Kalbar memberikan kesempatan kepada tiga CU yang diperiksa, agar mengurus izin atas kegiatan perasuransian, dan transaksi keuangan dari OJK dan Bank Indonesia.

“Kami menganggap kasus ini selesai, bila semua izin dimaksud sudah dimiliki, sama dengan izin-izin usaha yang dimiliki oleh CU-CU lain yang ada di Kalbar,” kata Donny.

Jelas, menurut kepolisian, ketiga CU primer dan satu CU sekunder tersebut, diperiksa karena diduga melanggar UU Nomor 40 Tahun 2014, tentang Perasuransian dan UU Nomor 03 Tahun 2011, tentang Transfer Dana.

Dasar Pemanggilan

Menurut informasi yang beredar terkait pemaggilan CU ini, bukan hanya dua Undang-Undang yang dipakai aparat sebagai dasar melakukan pemanggilan. Tapi ada lima Undang-Undang yang dipakai. Pertama, UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Kedua, UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Ketiga, UU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Keempat, UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Kelima, UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Apakah CU melanggar kelima aturan di atas? Tentu sebagai insan CU menjadi refleksi bagi kita. Terkait UU Nomor 10 Tahun 1998 dan UU Nomor 12 Tahun 1992, memang CU hanya boleh menerima simpanan dan memberi pinjaman kepada anggota. Jika bukan anggota, jelas ini melanggar UU Koperasi. Apakah ada CU demikian?

UU Nomor 8 Tahun 2010, memang sudah ada Permenkop RI Nomor 06 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Koperasi yang Melakukan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam.

Intinya, CU harus menerapkan kebijakan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Apakah CU sudah mempraktikkannya?

UU Nomor 03 Tahun 2011, tentang Transfer Dana, bagi kami insan CU, tidak jelas apa yang dilanggar CU. Di CU memang terjadi, anggota mengangsur pinjamannya melalui transfer antar rekening bank (rekening bank milik anggota KSP CU ke rekening bank milik KSP CU). Atau, CU punya kerja sama dengan vendor (pihak ketiga), untuk transfer dana melalui aplikasi CU.

Terkait UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, hal ini harus duduk semeja. Tujuannya, supaya sama-sama punya kesepahaman. Yang pasti, CU tidak mengelola asuransi.

Yang ada di CU adalah solidaritas. Solidaritas merupakan satu dari tiga pilar CU. Yakni, pendidikan, swadaya dan solidaritas. Solidaritas ini yang membedakan CU dengan koperasi jenis lainnya. Bukan CU namanya, kalau tidak ada pendidikan untuk anggotanya. Bukan CU jika tidak ada solidaritas sakit, duka, kebakaran, dan lainnya. Bukan CU jika simpanan dan pinjaman, bisa bukan dari non anggota.

Dana solidaritas dari anggota ini, kemungkinan dianggap asuransi. Padahal, dana ini murni wujud nyata saling bantu, “Anda susah, saya bantu. Saya susah, Anda bantu.”

Dana ini disimpan sebagai dana titipan anggota, tidak boleh diedarkan sebagai pinjaman dan tidak boleh dipakai sebagai biaya operasional. Ini dana giliran sakit. Dana giliran meninggal.

Gerakan Sosial Ekonomi

Menurut data Dinas Koperasi dan UMKM Kalbar, terdapat 31 koperasi simpan pinjam berjenis Credit Union di Kalbar. CU ini tergabung dalam tiga koperasi sekunder daerah, dan satu sekunder nasional. Yakni, Puskopdit Khatulistiwa dengan tujuh CU primer.

Puskopcit Kapuas dengan tujuh CU primer, dan Puskopdit Bumi Borneo dengan lima CU primer. Sedangkan yang menjadi anggota sekunder nasional, yakni Puskopdit Credit Union Indonesia (Puskopcuina) ada 12 CU primer.

Sesunggunya masih ada beberapa CU yang eksis, dan belum terdata di Dinas Koperasi, UKM Provinsi Kalbar. Anggota dari 31 CU tersebut, hingga Oktober 2021, berjumlah 1,2 juta orang. Total aset hampir Rp 10 triliun.

Apakah aset itu besar? Tidak, karena rata-rata anggota memiliki simpanan sekitar Rp 12 juta saja. Perlu diingat, prinsiip dasar CU adalah, dana yang dikelola murni dari simpanan anggota. Dana yang dipinjamkan hanya kepada anggota.

Sejarah awal CU didirikan Friedrich Wilhelm Raiffeisen di Jerman, tahun 1849. Tahun 1975, CU masuk ke Kalbar. Tahun 1976, berdiri CU Lantang Tipo dan beberapa CU lainnya. Saat ini di seluruh dunia ada 86.055 CU di 118 negara, 6 benua, dengan anggota 291,5 juta orang (www.woccu.org).

Di negara lain di Asia, CU sudah berkembang baik, sejajar lembaga lain. Seperti Korea Selatan dan Nepal, negara memberikan wewenang khusus kepada federasi nasional di negaranya, secara mandiri mengatur CU dengan standar yang sama, untuk semua CU di sana.

Pandangan dasar Raiffeisen yang sampai saat ini masih dipraktikkan CU, ada lima prinsip. Pertama, kemiskinan disebabkan cara berpikir yang keliru. Kedua, kesulitan kaum miskin hanya dapat diatasi oleh kaum miskin itu sendiri. Ketiga, kaum miskin harus mengumpulkan uang  bersama, dan meminjamkan kepada sesama mereka. Keempat, pinjaman harus digunakan untuk tujuan produktif yang dapat meningkatkan penghasilan. Kelima, jaminan pinjaman adalah watak si peminjam.

Intinya, misi CU adalah, “Peoples helping peoples to help themselves to improve quality or life.” Bahwa, anggota menolong dirinya sendiri, untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Warga Kalbar mesti bangga, karena ada banyak CU di provinsi lain didirikan, setelah mereka belajar dan magang di CU di Kalbar. Secara nasional, jika bicara CU, maka Kalbar adalah kiblatnya, ikonnya. Tiga CU dan KSP terbesar di Indonesia, ada di Kalbar. Yakni, CU Lantang Tipo, CU Pancur Kasih dan CU Keling Kumang.

Satu dari dua federasi nasional koperasi simpan pinjam, kantornya di Kalbar. Yakni, Puskopcit Credit Union Indonesia (Puskopcuina). Anggota CU di Kalbar dari beragam profesi, suku, agama, ras. Mayoritas rakyat kecil, petani, nelayan, buruh, hingga tokoh dan pejabat anggota CU. Gubernur Kalbar, Sutarmidji juga anggota CU. Begitu juga Gubernur Kalbar sebelumnya, Cornelis, juga anggota CU.

CU di Kalbar sudah menjadi gerakan sosial dan ekonomi. Saya teringat masa lalu, ketika pascakerusuhan komunitas dan rasial di Kalbar. CU menjadi alat rekonsiliasi dan perdamaian dirajut. Melalui kegiatan pendidikan, pelatihan untuk anggota yang terdiri beragam etnis, dan agama, keharmonisan pelan-pelan dirajut.

Dalam konteks gerakan di atas, sangat bisa dipahami, mengapa ketika ada isu CU “diusik”, respon masyarakat sangat luas. Apalagi ini terkait dengan hak hidup orang kecil. Sulit dibayangkan, sebanyak 1,2 juta anggota CU di Kalbar, melakukan reaksi yang sama.

Semoga kasus ini menjadi refleksi bersama antara pengurus, pengawas, manajemen Credit Union serta pemerintah, khususnya aparat penegak hukum. Mari bergandengan tangan membangun Kalbar, agar lebih maju dan IPM terus meningkat.

Penulis: Edi Petebang (Anggota dan Volunteer CU)

Komentar
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: