banner 468x60 banner 468x60

Pemkab Kayong Utara Harap Dukungan Semua Pihak untuk Wujudkan Pembangunan Bandara

  • Bagikan
Jajaran Pemerintah Kabupaten Kayong Utara yang dipimpin oleh Wakil Bupati Kayong Utara, Effendi Ahmad beraudiensi terkai perkembangan pembangunan bandara di Kayong Utara ke Direktorat Bandar Udara, Kementerian Perhubungan Repubik Indonesia, di Jakarta, Rabu (6/10/2021) lalu. (Ist)

KAYONG UTARA, insidepontianak.com – Kementerian Perhubungan sudah mengeluarkan Penetapan Lokasi (Penlok) pembagunan bandara di Kayong Utara. Pemerintah Kabupaten Kayong Utara meminta dukungan semua pihak agar pembangunan bandara di kabupaten ini bisa terwujud. Harapan ini disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Kayong Utara Effendi Ahmad.

Wakil Bupati Kayong Utara Effendi Ahmad mengungkapkan perjuangan mewujudkan bedirinya bandara di Desa Riam Berasap,Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara ini belumlah usai. Ia berharap dukungan masyarakat Kayong Utara agar bandara yang diharapkan ini dapat terwujud

“Harapan saya, agar semua pihak mendukung penuh untuk terwujudnya bandara ini. Setelah lima tahun berproses sejak tahun 2016 l, akhirnya penlok keluar dan hari ini kita mendapat arahan dari Pak Direktur terkait langkah-langkah yang harus kita lakukan,” Kata Wakil Bupati Kayong Utara, Effendi Ahmad setelah melaksanakan audiensi antara Pemerintah Kabupaten Kayong Utara bersama Direktorat Bandar Udara, Kementerian Perhubungan Repubik Indonesia, di Jakarta, Rabu (6/10/2021) lalu.

Effendi mengatakan pihaknya masih mempersiapkan beberapa persyaratan pembangunan bandara.

“Kita harus terus bersama, saling bersinergi guna mempercepat proses pembangunan bandara ini,” katanya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara, Hilaria Yusnani, berharap kondisi perekonomian Indonesia pasca pandemi Covid-19 bisa segera membaik.

L“Kita berharap kondisi perekonomian Indonesia segera membaik, sehingga akan sejalan dengan meningkatnya penerimaan negara (APBN). Tentunya akan berdampak positif terhadap percepatan pembangunan Bandar Udara Sukadana, yang jika dimungkinkan dapat dibangun sekaligus sampai dengan tahap ultimate (2.500 meter – runway),” tutur Hilaria.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kayong Utara, Erwan Wahyu Hidayat, menyampaikan, ada beberapa kewajiban yang harus segera dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Kayong Utara selaku Pemrakarsa, seperti pembebasan lahan, rancangan tekknik terinci, Amdal, aksesibilitas, daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan, batas kebisingan, dan batas kawasan keselamatan operasi penerbangan.

“Dari beberapa kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana tersebut, maka sebagian besar sudah diusulkan untuk dialokasikan pada APBD tahun angaran 2022. Sedangkan untuk AMDAL sendiri, sesuai disampaikan oleh Kadis PerkimLH yang ikut juga dalam audiensi, saat ini sudah sampai pada tahap kerangka acuan AMDAL, selanjutnya diajukan oleh DLHK Provinsi Kalbar selaku penyusun, untuk mendapatkan pertimbangan teknis dari Kementerian LHK,” tutur Erwan.

Erwan memaparkan, hasil audensi bersama Direktorat Bandar Udara, terdapat beberapa informasi dari Direktur Bandar Udara, Nafhan Syahroni, yaitu dengan telah diterbitkannya beberapa regulasi, maka Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara tidak lagi diperlukan dalam proses pembangunan bandar udara.

“Menurut Direktur berkenaan dengan ketentuan pengesahan terhadap dokumen RTT baik sisi darat maupun sisi udara oleh Dirjen Bandar Udara, juga tidak lagi diperlukan, namun guna memastikan bahwa dokumen RTT/DED yang disusun telah memenuhi kaidah-kaidah yang seharusnya, maka dalam proses penyusunan RTT tetap dilakukan pendampingan oleh Kementerian Perhubungan c.q.
Direktorat Bandar Udara, dalam bentuk asistensi. Lebih lanjut, regulasi turunan guna pemenuhan kaidah-kaidah dalam penyusunan RTT/DED akan diatur melalui Keputusan Dirjen Bandar Udara,” Ucapnya Erwan.

Untuk mempercepat proses tersebut, perlu dilakukan perjanjian Kerja sama.

“Jadi kesimpulan dalam audiensi ini adalah untuk percepatan Pembangunan Bandar Udara Sukadana, serta untuk memperoleh kejelasan kewajiban dari masing-masing pihak, termasuk didalamnya skema pembiayaan pembangunan bandar Udara, maka perlu dilakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemerintah Kayong Utara, Kementerian Perhubungan, maupun stakeholder terkait lainnya,” kata Erwan. (Fauzi)

Komentar
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: