banner 468x60 banner 468x60

Penanganan Pandemi Kurang Perhatikan Hak Anak

  • Bagikan
Uray Hendy Wijaya
Kadis DP3AP2KB, Uray Hendy Wijaya saat menyampaikan materi Peringatan Hari Anak Nasional di Aula Kantor Bupati Sambas, Kamis (7/10/2021). (Ist)

SAMBAS, insidepontianak.com – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sambas, Hendy Wijaya menyebut, penanganan pandemi Covid-19 selama ini masih kurang memperhatikan hak anak.

Misalnya, anak yang tinggal dengan anggota keluarga penderita Covid-19. Ini tak pernah menjadi perhatian khusus untuk diberikan perlindungan. Selain itu, penanganan pandemi juga abai terhadap kondisi anak-anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum dan anak-anak yang ada di lembaga pemasyarakatan serta anak tersisih secara sosial.

“Jika anak sedang berada di situasi yang saya sebutkan tadi, artinya resiko kerentanan terhadap mereka di masa pandemi ini lebih besar,” ucap Hendy dalam kegiatan Serimonial Peringatan Hari Anak Nasional, Kamis (7/10/2021). Kegitan itu baru diperingati sebab pada 23 Juli lalu, kasus Covid-19 di Kabupaten Sambas tengah berada di puncak penularan.

Menurutnya, selama pandemi Covid-19 dampak langsung yang dirasakan sebagian besar orang tua di Indonesia adalah menurunnya pendapatan. Bahkan pandemi telah membuat sejumlah orang tua hilang pekerjaan. Dampaknya, anak-anak mereka turut merasakan kehilangan kesejahteraan.

Hendy mengungkapkan, dalam rapid need assesment Yayasan Save the Children 2020 menyatakan, pandemi membuat pemenuhan hak kesehatan anak di Indonesia juga terhambat. Selama pandemi, ada kecenderungan orang tua menunda memberikan obat cacing pada anak.

Pada aspek perlindungan, selama pandemi, juga terjadi peningkatan anak menggunakan gadget. Hal itu berpotensi memunculkan perundungan online dan kejahatan melalui media dalam jaringan (daring).

“Yayasan Sayangi Tunas Cilik (YSTC) 2020 bahkan menyebutkan ada 43 persen orang tua di Indonesia belum melakukan upaya apapun untuk membentengi anaknya agar aman dari resiko negatif internet,” katanya.

Selama pandemi Covid-19 sambung Hendy, hal yang lebih parah lagi adalah ada kecenderungan peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Termasuk di Kabupaten Sambas.

Berdasarkan data akumulatif periode sejak 2018 sampai 2021, hingga minggu ketiga bulan Juli, terjadi 125 kasus kekerasan seksual pada anak.

“Kekerasan seksual itu terjadi secara merata hampir di semua kecamatan di Kabupaten Sambas selama tiga tahun terakhir dan cenderung meningkat selama pandemi Covid-19,” katanya.

Ironisnya, kekerasan seksual pada anak lebih banyak dilakukan oleh orang-orang terdekat daripada orang tidak dikenal. Orang terdekat itu seperti keluarga, tetangga, teman, bahkan guru. Berdasarkan data yang dihimpun DP3AP2KB Kabupaten Sambas, selama tiga tahun terkahir, pelaku kekerasan seksual pada anak kebanyakan dilakukan oleh tetangga.

“Untuk penyebabnya beragam. Ada faktor ekonomi, kurangnya penanaman nilai-nilai keagamaan, faktor perkembangan teknologi, dan konsep pola asuh yang tidak tepat,” ucapnya.

Hendy berharap, Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak, bisa menjadi payung hukum bagi instansi terkait untuk mengambil langkah dan kebijakan dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Sambas.

“Menyelamatkan anak-anak kita di tengah sulitnya situasi pandemi Covid-19 ini adalah tugas kita bersama. Tidak bisa hanya dilakukan oleh satu instansi saja atau kelompok tertentu saja, harus bekerjasama bukan sama-sama bekerja,” ajaknya.

Komentar
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: