banner 468x60 banner 468x60

Penarikan Sertifikat Tanah Oleh BPN, Bupati Darwis : Itu Dipastikan Hoaks

  • Bagikan
Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis. dok
Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis. dok

BENGKAYANG, Insidepontianak.com – Bupati Bengkayang, Sebastianus Darwis memastikan bahwa penarikan sertifikat atas dasar peralihan ke sertifikat elektronik oleh BPN dipastikan tak benar alias hoaks.

Darwis menyebut, isu beredarnya informasi penarikan sertifikat tanah akan ditarik oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkayang, cukup membuat panik dan meresahkan dikalangan masyarakat Bengkayang.

“Isu tersebut tak benar dan dipastikan hoak,” kata Bupati Darwis, Jumat (8/10/2021).

Bupati Darwis berharap tak ada lagi mafia tanah yang memanfaatkan kesempatan dalam hal itu. Sehingga program-program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik.

Sementara itu, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkayang, Richardo lassa menanggapi persoalan pergantian sertifikat tanah fisik menjadi sertifikat tanah elektronik yang tengah menjadi kontroversi pada masyarakat sekarang.

Sebelumnya, Kementerian ATR/BPN telah resmi merilis aturan baru agraria terkait bukti kepemilikan tanah lewat sertifikat tanah berupa sertifikat elektronik.

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik. Dan berlaku mulai 12 Januari 2021.

Kepala BPN Kabupaten Bengkayang, Richardo Lassa menegaskan, bahwa Dinas ATR/BPN Kabupaten Bengkayang tidak akan menarik sertifikat tanah fisik yang masih dimiliki masyarakat.

“Banyak masyarakat yang salah paham terkait pergantian sertifikat elektronik ini. BPN sendiri tidak akan pernah menarik sertifikat. Kalau ada orang mengaku dari BPN ingin menarik sertifikat, jangan dilayani,” ucap Richardo Lassa.

Ia menjelaskan, penarikan sertifikat elektronik juga harus ada permohonan dari pemilik sertifikat yang asli, tidak serta merta ditarik, harus melalui prosedur yang sangat panjang dan validasi data yang benar, di Kalbar sendiri, sertifikat elektronik pertanahan baru diberlakukan di Kota Pontianak, belum di tingkat Kabupaten.

“Di Bengkayang sendiri belum diberlakukan dan diterapkan, tidak mudah untuk itu, kita masih introspeksi diri mengenai sarana prasarana serta kesiapan kantor sendiri,” ujarnya.

Richardo Lassa juga menambahkan, harapan ia kedepannya dapat terealisasi di Kabupaten Bengkayang, karena ia melihat visi misi dari Menteri ATR/BPN Pusat bahwa ditahun 2025 diharapkan pelayanan khususnya terkait pertanahan bisa dan mampu pada tingkat dunia atau internasional secara elektronik.

Dan ia juga menghimbau khususnya kepada masyarakat Kabupaten Bengkayang, untuk berhati-hati dalam menyikapi sertifikat elektronik, serta tidak mudah percaya dengan siapapun yang mengatasnamakan BPN untuk penarikan sertifikat lama.

“Apabila ingin mendapatkan informasi yang akurat, silahkan datang ke kantor BPN terdekat,” tutupnya. (Baruna)

Komentar
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: