banner 468x60 banner 468x60

Pengamat Sebut Pengembangan Usaha CU Tak Perlu Izin OJK

  • Bagikan
Herman Hofi
Pengamat hukum, Herman Hofi Munawar.

PONTIANAK, insidepontianak.com – Pengamat hukum, Herman Hofi Munawar heran dengan sikap Kepolisian Polda Kalbar yang tiba-tiba mempersoalkan pengembangan usaha Credit Union (CU) karena tak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurutnya, izin tersebut tak diperlukan selama CU melakukan pengembangan usaha. Alasannya karena CU merupakan koperasi.

Herman mengatakan, CU sendiri sama dengan koperasi simpan pinjam. Oleh karena itu, Peraturan Menteri Korporasi (Permenkop) Nomor 15 tahun 2020 menyatakan pengembangan usaha CU apapun jenisnya tidak memerlukan lagi izin OJK. Selama usaha itu masih menggunakan bendera CU.

“Tak ada masalah. Kecuali tidak menggunakan CU, ini keliru. Polda boleh memeriksa,” kata Herman Hofi Munawar kepada insidepontianak.com, Jumat (8/10/2021).

Karena itu, Herman heran, dari sisi apa yang dianggap kriminal oleh kepolisian. Apalagi, CU telah memberikan dampak besar bagi pembangunan ekonomi masyarakat. Terutama di wilayah pelosok desa.

“Kalau mau menertibkan itu seharusnya bukan hanya CU. Banyak kredit yang tak jelas. Kenapa tidak ditertibkan padahal masyarakat dibuat resah,” ucapnya.

Atas dasar itu, Herman mendesak Polda Kalbar mengurai kasus ini dengan benar. Agar tak menimbulkan kesalahpahaman masyarakat dan menepis pemikiran kriminalisasi yang kini telah disematkan.

“Polda harus transparan dan terbuka agar masyarakat mendapat informasi benar,” pesannya.

Menurut Herman, tindakan kepolisian ini telah membuat resah masyarakat dan merusak perekonomian.

“Kita harap kepolisian bijaksana. Jangan jadikan penegakkan hukum ini membawa dampak besar pada ekonomi,” pungkasnya.

Komentar
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: