banner 468x60 banner 468x60

WTP Pemkot Pontianak, Dirjen Perbendaharaan: Pengelolaan Aset Dearah Masih Jadi Temuan

  • Bagikan
Edih Mulyadi, Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Negara Provinsi Kalbar. djpb.kemenkeu.go.id/
Edih Mulyadi, Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Negara Provinsi Kalbar. djpb.kemenkeu.go.id/

PONTIANAK, insidepontianak.com – Edih Mulyadi, Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Negara Provinsi Kalbar Periode 2019-2021 menilai, penghargaan yang diterima Pemkot Pontianak ini menandakan tata kelola keuangan Kota Pontianak sudah sangat baik.

Kota Pontianak menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020.

Meskipun kata dia, masih ada hal-hal yang perlu disempurnakan. Dirinya juga menyampaikan ada beberapa hal temuan BPK yang harus ditindaklanjuti dengan cepat dan terprogram, salah satunya adalah terkait pengelolaan aset daerah.

“Kami juga menawarkan bantuan jika diperlukan untuk membantu pengelolaan aset agar lebih baik,” katanya, belum lama ini.

Keberhasilan pemkot bukan pertama kali tapi sudah 10 tahun berturut-turut. Ini prestasi yang patut diapresiasi, bahkan Menteri Keuangan mengakui kinerja pemkot ini.

“Untuk tropi khusus diberikan karena sepuluh tahun berturut-turut meraih WTP, sedangkan piagam merupakan penghargaan tahunan atas keberhasilan memperoleh opini WTP,” jelasnya.

Dalam optimalisasi tata kelola keuangan daerah, Edi menekankan hal yang perlu diperhatikan adalah memastikan sistem informasi dalam pengelolaan keuangan daerah betul-betul ditangani secara baik.

Meskipun ia tak menampik bahwa Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) belum bisa berjalan normal, akan tetapi hal itu tetap harus dipersiapkan.

Pasalnya, pemerintah Republik Indonesia akan membentuk laporan keuangan yang sifatnya merangkum laporan keuangan pemerintah daerah dengan laporan keuangan pemerintah pusat dalam laporan keuangan Republik Indonesia, atau dikenal dengan Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI).

Beberapa langkah yang harus dilakukan adalah dengan memastikan kode akun yang berstandar serta konsolidasi pastikan dilakukan dengan mudah.

“Untuk bisa nantinya pemerintah provinsi akan mengambil dari semua laporan-laporan keuangan pemda menjadi laporan konsolidasi,” ucapnya.

Komentar
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: