banner 468x60 banner 468x60

Wali Kota Edi Curhat Soal Zonasi dan Guru PPPK ke Komisi X DPR RI

  • Bagikan
Wali Kota Pontianak, Edi Kamtono saat menerima Komisi X DPR RI saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kota Pontianak. Ist
Wali Kota Pontianak, Edi Kamtono saat menerima Komisi X DPR RI saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kota Pontianak. Ist

PONTIANAK, insidepontianak.com – Wali Kota Pontianak, Edi Kamtono berharap kunjungan dari Komisi X DPR RI bisa menemukan solusi terkait berbagai permasalahan, terutama bidang pendidikan.

Diantaranya sistem zonasi yang merupakan kebijakan pemerintah pusat.

Edi pun curhat bahwa persoalan zonasi adalah wewenang pusat sehingga butuh koordinasi dan bantuan banyak pihak, terutama DPR.

Ini yang ditekankan Edi saat menerima kunjungan Komisi X DPR RI ke Kota Pontianak.

“Kita berharap adanya pemerataan fasilitas sekolah yang ada di kecamatan Pontianak Tenggara untuk SMA serta di Kecamatan Pontianak Utara,” ujarnya.

Selain hal tersebut, Edi juga menyampaikan persoalan guru terutama Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang disebutnya harus diperjelas.

Dirinya juga berharap pemerintah pusat meningkatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang digelontorkan untuk pendidikan sehingga fasilitas dan sarana prasarana sekolah di Kota Pontianak menjadi lebih baik lagi.

“Lalu untuk masalah olahraga kita minta dukungan sarana prasarana olahraga seperti sport center dan dukungan lainnya. Untuk pariwisata kita juga meminta dukungan dari berbagai aktivitas yang kita selenggarakan di Kota Pontianak,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Tim Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengatakan kunker ini untuk memahami realita di daerah terkait bidang yang menjadi tanggung jawab komisinya, terutama pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan, olahraga dan perpustakaan.

“Mudah-mudahan hasil kunjungan ini akan memberikan masukan yang berharga bagi kami untuk meningkatkan kualitas legislasi yang sedang kami susun,” ungkapnya.

Menurutnya, banyak masukan-masukan yang diterima pihaknya terkait kebutuhan di daerah. Untuk itu, pertemuan yang digelar ini akan menjadi bahan untuk membuat rekomendasi.

“Tidak hanya untuk kementerian yang menjadi mitra kerja Komisi X, tetapi juga untuk kementerian lain seperti Kominfo untuk persoalan internet sebab hal tersebut juga mempengaruhi belajar siswa terutama di Provinsi Kalbar secara umum,” pungkasnya.

Komentar
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: