banner 468x60 banner 468x60

Wabup Sambas Minta Pemdes Tidak Asal Tunjuk Pengurus BUMDes

  • Bagikan
Fahrur Rofi
Wakil Bupati Sambas, Fahrur Rofi. (Ist)

SAMBAS, insidepontianak.com – Wakil Bupati Sambas, Fahrur Rofi meminta setiap pemerintah desa di Kabupaten Sambas tidak sembarangan memilih pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Hal itu dia sampaikan ketika membuka rapat koordinasi evaluasi penyusunan dokumen RKP Desa 2022, evaluasi pendaftaran badan hukum BUMDes dan sosialisasi pelaksanaan transformasi UPK Eks PNPM Mandiri perdesaan menjadi BUMDES Bersama di Sambas, Selasa (12/10/2021).

Fahrur Rofi mengatakan, guna mempercepat pembentukan desa mandiri sesuai keinginan Gubernur Kalbar, dan menjadikan Sambas yang Berkemajuan, dia ingin orang-orang yang diberi tugas sebagai pengurus BUMDes, memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni dan punya kompetensi terutama di bidang enterpreneur.

“Saya melihat, kebanyakan pemerintah desa itu hanya terkesan mengejar target aturan dari pusat. Semuanya ikut membentuk BUMDes. Tapi esensi dan jiwa enterpreneurnya tak ada. Padahal itu yang paling penting dalam berusaha,” katanya.

Orang nomor dua di Kabupaten Sambas itu melihat, masih ada beberapa desa yang asal-asalan dalam menunjuk pengurus BUMDes. Padahal, BUMDes harusnya menjadi badan usaha yang mampu memberikan pemasukan yang berkelanjutan bagi desa. Sehingga desa bisa bertahan di kaki sendiri.

“Padahal tujuan pemerintah pusat itu, BUMDes dibentuk agar desa tersebut sustainable. Bisa bertahan dan mandiri, dalam artian tidak hanya berpatok kepada angka-angka. Namun benar-benar mampu berdiri di kaki sendiri secara aplikatif,” katanya.

BUMDes kata Fahrur Rofi, adalah solusi tepat agar desa mampu melakukan pembangunan secara mandiri. Tanpa bergantung kepada anggaran dari pusat. Saat ini sambung dia, pengelolaan BUMDes di Kabupaten Sambas masih banyak yang ‘latah’. Terkesan hanya asal ada dan asal berdiri mengikuti regulasi.

“Ini harus menjadi perhatian kita bersama, bahwa BUMDes itu tidak hanya asal ada saja. Tapi harus memperhatikan sisi bisnis dan profesionalisme kerja,” ujarnya.

Dia menggaris bawahi, tidak semua BUMDes di Kabupaten Sambas gagal mengelola badan usaha yang dikembangkan. Salah satu yang berhasil adalah BUMDes Desa Sejiram, Kecamatan Tebas.

“Itu contoh yang berhasil. Harusnya semua BUMDes di Sambas dikelola oleh orang-orang yang punya kemampuan seperti itu. Tidak boleh sembarang tunjuk,” pungkasnya.

Komentar
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: