banner 468x60 banner 468x60

Multi Juto : Penghargaan APE, Bukti Komitmen Pemkot untuk Kesetaraan Gender

  • Bagikan
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak, Multi Juto Bhatarendro saat berbincang santai dnegan para stafnya. dok
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak, Multi Juto Bhatarendro saat berbincang santai dengan para stafnya. dok

PONTIANAK, insidepontianak.com – Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak, Multi Juto Bhatarendro, mengapresiasi penghargaan komitmen adil gender dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA)

Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) yang disematkan kepada Kota Pontianak ini sebagai bentuk implementasi Pemkot Pontianak yang fokus dalam menentukan strategi pembangunan ke arah kesetaraan gender.

“Kita berharap tidak akan ada lagi persoalan kesenjangan gender dalam semua lini pembangunan,” katanya, Rabu (13/10/2021).

Dalam pengarusutamaan gender, Pemkot Pontianak melakukan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi serta monitoring secara kontinyu. Semua itu tidak bisa diciptakan dalam waktu singkat.

Penghargaan APE yang diraih saat ini melalui proses panjang. Sebelumnya, Kota Pontianak mendapat predikat Pratama. Tahun ini meningkat menjadi Madya. Multi berharap predikat tersebut beranjak ke tingkat Utama hingga Mentor.

“Tidak menutup kemungkinan kita menjadi mentor karena kita inginnya membina kabupaten/kota yang sekarang ini belum mendapatkan penghargaan APE,” ungkapnya.

Di Provinsi Kalbar, baru dua daerah yang mendapat penghargaan APE dari Kementerian PP-PA yakni Kota Pontianak dan Kubu Raya. Pihaknya menargetkan dengan berupaya maksimal hingga mendapat predikat Mentor.

Menurut Multi, ke depan pembangunan tidak hanya dilihat dari perbedaan jenis kelamin, tetapi semua sudah setara dan pengarusutamaan gender. Hal ini tergambar dari data yang terpilah.

Misalnya dari komposisi ASN, jumlahnya cenderung lebih banyak kaum perempuan. Demikian pula pejabat struktural, camat, lurah cukup banyak perempuan. Bahkan OPD-OPD yang mempunyai beban cukup berat seperti Satpol PP dan Dinas Perhubungan diisi oleh pejabat perempuan.

“Masyarakat tidak boleh membedakan jenis kelamin pada profesi-profesi yang ada,” ucap Multi.

 

Komentar
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: