banner 468x60 banner 468x60

Pembelian Enam Ambulans Infeksius Diduga Dibayar Sebelum Diperiksa PPTK

  • Bagikan
Mobil Ambulans Infeksius hibah Pemprov Kalbar
Mobil Ambulans Infeksius hibah Pemprov Kalbar untuk rumah sakit di delapan kabupaten/kota. (Agus Wahyuni/Insidepontianak.com)

PONTIANAK, insidepontianak.com – Pengadaan hibah mobil ambulans infeksius sebanyak 12 unit dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang telah diserahkan kepada kabupaten/kota beberapa waktu lalu, sejak awal diduga bermasalah.

Salah satunya, pembayaran dilakukan di awal kepada PT Ambulance Pintar Indonesia. Padahal pengecekan belum dilakukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Sementara pihak CV Cahaya Kurnia Mandiri hingga kini belum dibayar.

“Yang terjadi sebelum pengecekan PPTK, PT Ambulans Pintar Indonesia sudah dibayar lunas oleh Dinas Kesehatan Kalbar sebesar Rp5.082.000.000 untuk enam unit mobil ambulans. Sementara CV Cahaya Kurnia Mandiri sampai dengan saat ini belum dibayar,” kata sumber insidepontianak.com yang enggan disebutkan namanya.

Permasalahan pengadaan mobil ambulans infeksius itu pun kini tengah ditangani Kejaksaan Tinggi Kalbar. Sebab, ada temuan 6 dari 12 unit mobil ambulans, diduga tak sesuai standar ambulans infeksius penanganan Covid-19.

“Kami (Kejati) sedang menindaklanjuti dan melakukan pemeriksaan atau klarifikasi kepada pihak terkait,” kata Kasi C Intelejen Kejati Kalbar, Thoriq Mulahela, Senin (11/10/2021).

Pengadaan 12 unit mobil ambulans infeksius berstandar Covid-19  Pemprov Kabar itu, dibagikan untuk rumah sakit di delapan kabupaten/kota pada Agustus lalu. Di antaranya, Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, Mempawah, Melawi, Sekadau, Kota Pontianak dan satu unit untuk RSUD Soedarso.

Pengadaanya dilakukan sejak Mei 2021, melalui mekanisme Penunjukan Langsung (PL). Alasannya, mempercepat penanganan Covid-19, sekaligus mempercepat penyerapan anggaran.

Dasar hukum PL adalah Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

PL diberikan pada enam perusahaan. Namun, diperjalanan, dua perusahaan yang dipilih. Yakni, PT Ambulance Pintar Indonesia dan CV Cahaya Karunia Mandiri. Kedua perusahaan ini melakukan kontrak pada 23 Agustus 2021.

PT Ambulans Pintar Indonesia ditunjuk Dinas Kesehatan sebagai penyedia untuk enam unit mobil ambulans berstandar Covid-19 dengan penawaran yang diajukan sebesar Rp1,2 miliar.

Sementara CV Cahaya Kurnia Mandiri ditunjuk setelah mengajukan penawaran untuk satu unit mobil seharga Rp1,1 miliar.

Setelah mendapat penunjukan langsung dari Dinas Kesehatan, CV Cahaya Kurnia Mandiri melakukan dua kali penawaran terhadap harga untuk satu unit mobil. Penawran pertama di harga Rp982 juta. Sedangkan penawaran kedua di harga sebesar Rp880 juta.

Harga itu kemudian disetujui Dinas Kesehatan Kalbar dengan dikeluarkannya surat kontrak tertanggal 24 Agustus 2021. Ditandatangani kedua belah pihak. Yaitu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar, Harisson sebagai Pengguna Anggaran dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Direktur Utama CV Cahaya Kurnia Mandiri, Krishna Maulana.

Begitu pula dengan PT Ambulans Pintar Indonesia yang juga melakukan penawaran setelah mendapat penunjukan langsung. Dari harga sebesar Rp1,2 miliar menjadi Rp880 juta untuk satu unit mobil ambulans berstandar Covid-19.

Setelah kedua perusahaan mendapatkan kontrak kerja, dimulailah pengadaan 12 unit ambulans.  PT Ambulans Pintar Indonesia dan CV Cahaya Kurnia Mandiri masing-masing menyediakan enam unit. Dibeli di ATPM Toyota Pusat. Oleh ATPM Pusat ditunjuklah Auto 2000 di Jalan Ahmad Yani, Pontianak sebagai tempat pembelian.

“Pihak Auto 2000 sempat kaget dengan mobil ambulans yang dibeli. Karena terdapat perbedaan spesifikasi antara mobil yang dibeli PT Ambulans Pintar Indonesia dengan CV Cahaya Kurnia Mandiri,” kata sumber insidepontianak.com yang enggan disebutkan namanya.

Setelah mendapat tempat pembelian mobil, perusahaan yang menerima penunjukan langsung, mengambil 12 ambulans. Mobil-mobil tersebut disimpan di tempat yang disediakan oleh masing-masing penyedia.

Namun, sebelum dilakukan penyerahan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) meloloskan ambulans tersebut.

“Dugaannya terjadi pengurangan spesifikasi ambulans yang dilakukan PT Ambulans Pintar Indonesia. Karena mobil yang disediakan sama, acuan spesifikasi sama, tetapi faktanya mobil dikeluarkan Auto 2000 terjadi perbedaan dengan mobil ambulans CV Cahaya Kurnia Mandiri,” ungkapnya.

Insidepontianak.com berupaya mengkonfirmasi hal ini kepada pihak Auto 2000 Pontianak. Sales Executive Auto 2000 Pontianak, Erwin Hidayat mengaku belum bisa memberikan keterangan apapun.

“Besok saya koordinasi dengan atasan, mungkin nanti di kantor akan beri keterangan,” ucapnya singkat saat dihubungi melalui telepon WhatsApp.

Ambulans Infeksius
Mobil ambulans infeksius hibah Pemprov Kalbar. (Agus Wahyuni/Insidepontianak.com)

Kerangka Acuan

Seperti diketahui, berdasarkan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK), Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanganan Covid-19 Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar, tertera anggaran pengadaan 12 unit mobil ambulans infeksius, bersumber dari APBD Pemprov Kalbar tahun anggaran 2021.

Nilainya Rp14,4 miliar atau setara Rp1 miliar lebih, untuk satu unitnya. Pelunasan pembelian harus dilakukan selema 30 hari masa kerja.

Adapun spesifikasi penunjang ambulans karoseri tranportasi infectius air purifier system dilengkapi Hepa Filter dengan 5 tahap filterisasi:

Pertama, pra-filter. Berfungsi menyaring kotoran kasar (remah-remah, bulu binatang, debu, rambut, dll). Pemasangan pra-filter, agar masa pakai filter HEPA bisa lama.

Kedua, filter HEPA. Berfungsi menghentikan jamur, bakteri, virus, serbuk sari, partikel debu, mikro organisme dan alergen. Efisiensi filter minimal 99,97 persen.

Ketiga, filter karbon. Berfungsi menyerap bau tak sedap (termasuk asap tembakau) dan VOC (seperti benzena, formaldehida, dll).

Keempat, plasma wave ionizer. Berfungsi menghasilkan ion negatif. Agar bisa mengoptimalkan keseimbangan ion di udara, dan menghancurkan bakteri virus dan spora jamur di udara.

Kelima, udara di dalam filter akan di-UV untuk memaksimalkan mematikan bakteri, virus dan jamur  di udara.

Namun realisasinya, enam dari 12 ambulans itu diduga tak sesuai spek sebagaimana acuan KAK. Seperti, tidak ada pra-filter, filter HEPA, filter karbon, plasmawave, dan sinar uv yang dipasang tidak sesuai standar.

Selain itu, enam ambulans juga tidak dipasang rigit servical collad dewasa, berupa karet busa dan plastik berkualitas.

“Saya tahu betul kondisi di dalamnya, dan terlihat kasat mata,” kata sumber Insidepontianak.com yang enggan disebutkan namanya itu.

Sumber ini juga menyebut roses PL juga bermasalah. Pasalnya, terdapat dua kontrak kerja di dalam satu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pengadaan mobil ambulans tersebut.

“Apakah tidak bermasalah, apabila dalam satu DIPA terdapat dua kontrak kerja. Ini harus diluruskan,” ujarnya.

Mobil Ambulans Hibah Pemrov Kalbar
Fasilitas mobil ambulans infeksius hibah dari Pemprov Kalbar yang diterima kabupaten Bengkayang. (Baruna/Insidepontianak.com)

Silakan Buktikan

Gubernur Kalbar, Sutarmidji memastikan, pengadaan ambulans bukanlah penyelewengan anggaran dan tidak ada korupsi. Sebab, sebelum pengadaan dilakukan, ia telah melakukan konsultasi ke auditor keuangan internal sebelum memutuskan membeli, 12 ambulans.

“Saya pastikan tidak ada korupsi. Prosedur penunjukan langsung itu saya minta dengan konsultan auditor internal sebelumnya,” kata Gubernur Sutarmidji, Selasa (12/10/2021).

Setelah itu, dia memerintahkan Kadinkes Kalbar untuk langsung membeli ambulans. Sebagai Gubernur, sutarmidji siap bertanggung jawab bia terjadi kesalahan dalam proses pengadaan 12 unit ambulans infeksius tersebut.

“Saya yang tanggungjawab sebagai Gubernur. Yang penting, saya tidak ada meneria uang dan apapun dari anggaran ambulans ini. Silakan buktikan kalau melanggar aturan atau tidak,” tegasnya.

Sutarmidji menjamin, mobil yang dibeli adalah ambulans dengan peralatan lengkap. Prosesnya pun dinilai sudah benar dengan memanfaatkan dana refocusing untuk Covid-19 dalam kondisi darurat.

“Itu boleh dilakukan. Siapa bilang itu salah. Tunjukan saya karena itu salahkan saya bukan salah kepala dinas,” ucap Midji.

Menurutya, harga ambulans itu rata-rata Rp520 juta. Belum termasuk sirine dan peralatan lain yang diperkirakan biayanya lebih dari nilai mobil. Ke depan, Pemprov Kalbar berencana akan membeli enam lagi dengan harga yang lebih mahal.

“Selama bermanfaat untuk pasien dan masyarakat, saya lakukan,” ucap Sutarmidji.

Gubernur Kalbar, Sutarmidji
Gubernur Kalbar, Sutarmidji menyerahkan bantuan ambulans sebanyak 12 unit untuk 10 kabupaten/kota di Kalbar, Senin (30/8/2021). (Adpim Pemprov Kalbar)

Ada Kesalahan

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Tanjungpura, Syarif Usmulyadi menilai, ada tiga kesalahan  dalam kasus pengadaan ambulans infeksius. Pertama, Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) dengan dua kontrak kerja sama yakni PT Ambulance Pintar Indonesia dan CV Cahaya Kurnia Mandiri.

Menurutnya, hal ini bertentangan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pasal 27 ayat 1,2 dan 3.

Kedua, ada dugaan pengurangan spek yang tak sesuai dengan kontrak yang ditandatangani. Ketiga, Harisson selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar yang merupakan Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

“Ini jarang dilakukan, PA merangkap PPK untuk proyek,” kata dia.

Usmulyadi yakin, kejanggalan yang terjadi telah diketahui Gubernur, Sutarmidji. Tetapi Gubernur tetap memerintahkan Kadinkes melakukan pengadaan dengan Penunjukan Langsung (PL). Walaupun belakangan bermasalah dengan adanya pelaporan. Sehingga Kejati Kalbar melakukan pemeriksaan.

Dosen Fisip Untan itu pun menegaskan masalah pengadaan mobil ambuans infeksius itu berpotensi melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Namun, dalam kasus ini, dia menilai tak akan sampai ke pengadilan. Sebab, ada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

“Apapun kesalahan yang berkaitan Covid-19, tidak bisa dituntut secara perdata dan pidana. Sehingga sangat dipahami kepala dinas. Walau ada penyimpangan,” kata dia.

Dengan dasar itulah, ia yakin kasus ini tak akan sampai ke pengadilan. Sebab, kesalahan itu dijamin Undang-Undang tidak bisa dituntut.

Komentar
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: