banner 468x60 banner 468x60

Pemda Kayong Utara Terus Berupaya Tekan Kasus Stunting

  • Bagikan
Bupati Kayong Utara Citra Duani membuka kegiatan Sosialisasi Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2021. (Istimewa)

KAYONG UTARA, insidepontianak.com – Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Berupaya mencapai target penanganan stunting di Kayong Utara, yang sebelumnya ditargetkan pemerintah pusat 14 persen di tahun 2024, namun di tahun 2021 sudah mencapai 16,37 persen.

“Pemerintah Kabupaten Kayong Utara optimis angka Stunting di Kabupaten Kayong Utara bisa di bawah 14 persen di tahun 2024,” kata Citra Duani saat membuka kegiatan Sosialisasi Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2021 di Pendopo Bupati, Rabu (13/10/2021).

Cutra Duani mengatakan untuk mewujudkan itu semua perlu dukungan dan kerjasama dari seluruh pemangku kebijakan dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kayong Utara agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan informasi tentang program Bangga Kencana secara lengkap, benar dan berkelanjutan.

“Saya berharap perlunya kerjasama lintas yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah serta peran masyarakat yang ada di desa serta kelompok kelompok yang tergabung dalam kegiatan program Bangga Kencana,” jelas Citra Duani.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo,yang menghadiri sosialisasi ini secara virtual meeting mengatakan, kementerian dan lembaga tidak melakukan pendataan, yang melakukan pendataan hanya di BKKBN. Selain itu, diakuinya, Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2020 melakukan sensus penduduk namun datanya hanya data dasar, dan variabelnya sangat sedikit.

“Kami berterima kasih kepada Bapak Haji Alifudin selaku Anggota Komisi IX wakil rakyat daerah pemilihan Kalbar 1 yang sangat gigih menguatkan, anggaran untuk pendataan itu harus dilaksanakan, sehingga di BKKBN tidak direfocusion atau tidak dialihkan dan pendataan keluarga tetap dilakukan,” ungkap Hasto Wardoyo.

“Kami bekerja keras supaya hasil pendataan keluarga segera selesai sehingga hasilnya bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah baik tingkat pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota karena pendataan keluarga 2021 ini lengkap sekali by name by address,” timpalnya.

Dalam kesempatan ini Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo menyampaikan 3 hal tentang Dana Alokasi Khusus (DAK) BOKB, yang mana mulai tahun 2021, Dana Alokasi Khusus (DAK) BOKB yang berada di BKKBN Perwakilan kini sudah diserahkan ke Pemerintah Daerah masing masing, khususnya dinas yang mengelola Program Bangga Kencana (OPD-KB).

“Dana tersebut bisa digunakan untuk operasional pelayanan KB di daerah termasuk pelayanan KB pria. Kami membutuhkan pendamping keluarga. Tujuan dari pendamping keluarga adalah SDM unggul, stunting tidak tinggi dan masyarakat serta keluarga terlindungi. Kami usulkan 200 ribu pendamping keluarga dan 600 ribu anggotanya dan ini sudah disetujui Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo,” kata Hasto Wardoyo.

Ia menambahkan, pendamping keluarga ini bukan dari PNS atau ASN, tetapi merekrut yang sudah ada yaitu, PKK, kader dan bidan atau tenaga kesehatan. Selain itu, untuk tahun 2022 operasional Balai Penyuluh KB sudah menggarkan termasuk operasional untuk Kampung KB yang mendukung stunting, dan Rakor kecamatan.

“Dana tersebut nantinya akan lewat Dana Alokasi Khusus BOKB yang dikelola Pemda TK II agar profil keuangan daerah menjadi besar,” tutup Hasto Wardoyo. (Fauzi)

Komentar
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: