banner 468x60 banner 468x60

Pemkab Bengkayang Resmi Mou Pinjaman Dana PEN Dengan PT MSI

  • Bagikan
Bupati Bengkayang, Sebastianus Darwis saat melakukan penandatanganan kontrak Mou dana PEN pada pihak PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI), di Jakarta. Kamis (14/10/2021). Ist
Bupati Bengkayang, Sebastianus Darwis saat melakukan penandatanganan kontrak Mou dana PEN pada pihak PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI), di Jakarta. Kamis (14/10/2021). Ist

BENGKAYANG, Insidepontianak.com – Pemerintah Kabupaten Bengkayang berencana melakukan peminjaman dana anggaran untuk pembangunan infrastruktur dengan nilai yang fantastis, senilai Rp 250 Miliar.

Saat ini rencana tersebut telah resmi dilakukan pemkab dengan ditandatanganinya Mou pada pihak PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI), di Jakarta, Kamis (14/10/2021).

Penandatanganan perjanjian pemberian pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Bengkayang, dan didampingi oleh Wakil Bupati, serta disaksikan oleh Wakil Ketua DPRD, serta pejabat terkait.

Diketahui, pinjaman tersebut diajukan Pemda Bengkayang kepada PT SMI melalui Kemendagri dan sudah disetujui oleh pihak terkait.

Bupati Darwis menerangkan, tujuan pinjaman tersebut dalam rangka percepatan pembangunan dan juga Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah Kabupaten Bengkayang.

“Ya, kita melakukan pinjaman PEN di PT SMI melalui Kemendagri dan sudah disetujui,”ungkapnya.

Dikatakan Darwis, Pinjaman PEN daerah tersebut akan dilunaskan dalam jangka waktu 8 tahun.

Dengan program PEN tersebut, Bupati Darwis berharap dana tersebut dapat memberikan dampak pembangunan terutama jalan. Dan mengejar ketertinggalan di Kabupaten Bengkayang.

Tambahnya, di Kalbar, Kabupaten Bengkayang salah satu daerah yang mendapatkan pinjaman PEN. Disebabkan perencanaan yang matang telah dipersiapkan oleh pemda. Kemudian, dinilai baik oleh Pemerintah Pusat.

“Semoga apa yang kita rencanakan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama,”ucapnya.

Sementara itu, pinjaman dana pembangunan infrastruktur jalan Tahun 2021 tersebut, menuai pro dan kontra dari kalangan masyarakat. Bahkan susunan daftar dana kegiatan tersebut beredar luas di sosial media.

Berdasarkan data kegiatan, dana tersebut tertulis rekonstruksinya dengan nilai, yakni penggantian jembatan Keraso sebesar Rp 7 Milyar, jembatan Sekayok Rp4,2 milyar, pembangunan jembatan BBI Rp 4,2 milyar, dan pembangunan jembatan Sungai Karangan Rp8,4 milyar.

Sehingga total untuk pembangunan dan penggantian jembatan sebesar Rp 23,8 milyar.

Sementara kegiatan jalan untuk tujuh titik/ruas jalan yakni Jalan Pangkalan Makmur-Capkala sebesar Rp 42,6 Milyar, Jalan Capkala-Monterado Rp 52,2 milyar, Jalan Monterado-Samalantan Rp30,4 milyar, Jalan Puaje-Monterado Rp25,5 milyar, Jalan Sayung-Temu Rp16,5 milyar, Jalan Sanggau Ledo-Dawar Rp51 milyar, dan Jalan Sujah-Nibung Rp16,5 milyar.

Kemudian, biaya untuk pengawasan jalan dan jembatan (11 paket) sebesar Rp9,6 Milyar. Sehingga jumlah total pinjaman PEN sebesar Rp250 milyar.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang menanggapi Pinjaman PEN daerah yang diajukan Pemkab Bengkayang Kepada PT SMI sebesar Rp 250 Milyar. Fransiskus menyebut, sistem pinjaman tersebut tidak melalui DPRD dan sifatnya hanya pemberitahuan.

Kata Frans, mulanya pinjaman tersebut diajukan sebesar RP 500 Milyar. Namun, karena APBD tak mampu menutupi pembiayaan setiap tahunnya. Angka pinjaman yang diberikan menjadi Rp 250 milyar.

“Hal tersebut sudah diajukan Bupati dan sudah disetujui pihak yang bersangkutan,”terangnya.

Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang tersebut menegaskan, DPRD dalam hal ini tidak ada hak menolak ataupun menerima. Pasalnya, dalam hal ini sifatnya hanyalah pemberitahuan yang disampaikan oleh Pemkab Bengkayang kepada lembaga DPRD Bengkayang.

Dikatakan Frans, pinjaman 250 milyar dana PEN tersebut, direncanakan pengembalian hutang atau pinjaman dalam kurun waktu 8 tahun melalui dana APBD dengan berbagai ketentuan dan kesepakatan yang telah ditentukan.

Dirinya menginginkan, dengan langkah Pemkab Bengkayang tersebut. Tak hanya hutang yang ditanggung oleh semua masyarakat. Melainkan manfaatnya dapat dirasakan jua.

Terkait hal tersebut, Ketua DPRD kabupaten Bengkayang, Fransiskus mengatakan, pinjaman PEN daerah yang diajukan pemkab tersebut dengan dasar hukumnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020. Dan Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Menangani Pandemi Covid-19.

Serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah.

“Semoga keputusan dan langkah pemkab dalam membangun infrastruktur di Kabupaten Bengkayang dapat terealisasi dengan baik, dan mari kita kontrol pemanfaatan dana pinjamannya, kita kawal maksimal dana tersebut yang tahun ini sudah cair,”tutupnya. (Baruna)

 

Komentar
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: