banner 468x60

Pinjol Lintah Darat, Ketua DPR: Selesaikan RUU PDP untuk Hukum Berat Pelaku

  • Bagikan
Ketua DPR Puan Maharani
Ketua DPR RI, Puan Maharani. (Dok: DPR/Suara.com)

JAKARTA, insidepontianak.com – Ketua DPR, Puan Maharani menyebut, pinjaman online atau pinjol merupakan lintah darat. Karena itu Ia mendorong Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi segera disahkan. Untuk menghukum berat pelaku Pinjol yang kerap menggunakan data pribadi warga untuk meneror.

“Pemberantasan lintah darat online ini harus terus digencarkan hingga tidak ada lagi jeritan rakyat yang data pribadinya disalahgunakan dan diintimidasi,” kata Puan dalam keterangannya dilansir dari Suara.com, Minggu (1710/2021).

Diketahui, dalam beberapa hari belakangan, kepolisian di sejumlah daerah melakukan penggerebakan kantor pinjol, di mana banyak karyawan yang sedang bekerja. Termasuk di Pontianak, kantor pinjol ilegal digrebek Ditreskrimum Polda Kalbar.

Puan memandang, aksi gerebek itu saja tak cukup. Ia meminta tindakan tegas juga harus menjerat kepada pemilik atau pemodal usaha pinjol, sekalipun yang bersangkutan merupakan warga negara asing (WNA).

“Kalau hanya sampai operator, tidak akan ada efek jera untuk para pemilik, dan bukan tidak mungkin mereka akan kembali membuka pinjol ilegal dengan merekrut pekerja baru,” kata Puan.

Mantan Menko PMK ini, juga mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memintah Kominfo dan OJK menyetop sementara izin pinjol baru untuk meminimalisir penyalahgunaan lewat layanan aplikasi digital ini.

Di sisi lain, pinjol yang meresahkan dengan mengancam masyarakat dengan akses kepada data-data pribadi dinilai Puan harus menjadi momentum penyelesaian RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP).

Keberadaan aturan itu guna mencegah penyalahgunaan data pribadi masyarakat hingga dapat menguhukum pelaku lebih berat.

Mengingat, sejauh ini pelaku pinjol ilegal hanya dijerat dengan KUHP, UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen.

“Dengan adanya UU PDP nanti, pelaku pinjol ilegal yang menyalahgunakan data pribadi warga akan diganjar hukuman lagi, sehingga hukumannya semakin berlipat,” ucap Puan.

Puan sekaligus mendorong pemerintah gencar sosialasi melalui literasi digital dan literasi keuangan kepada masyarakat. Sosialisasi diperlukan dalam rangka pencegahan dari jeratan utang praktik pinjol, baik yang ilegal maupun tidak.

“Kalau pencegahan dan penindakan bisa berjalan bersamaan, masyarakat akan semakin terlindungi dari jeratan lintah darat digital ini,” imbuh dia.

Komentar
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: