banner 468x60

BEM UI Desak Presiden Copot Ketua dan Seluruh Jajaran Pimpinan KPK Serta Copot Mahfud MD

  • Bagikan
Mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Bandung menggelar aksi demonstrasi dalam rangka dua tahun pemerintahan Jokowi di depan Gedung Sate, Rabu (20/10/2021). [M Dikdik RA/Suara.com]
Mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Bandung menggelar aksi demonstrasi dalam rangka dua tahun pemerintahan Jokowi di depan Gedung Sate, Rabu (20/10/2021). [M Dikdik RA/Suara.com]

JAKARTA, insidepontianak.com – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) mendesak Presiden Joko Widodo berhentikan ketua KPK dan seluruh jajaran pimpinan lainnya. Permintaan itu berdasarkan hasil evaluasi 2 tahun pemerintahan Jokowi-Maruf Amin. KPK di bawah kendali Firli Bahuri dinilai gagal melaksanakan tugas.

“Mencopot Ketua KPK Firli Bahuri dan seluruh jajaran pimpinan KPK periode 2019-2023 dari jabatannya atas kemunduran pemberantasan korupsi di Indonesia,” kata Ketua BEM UI, Leon Alvinda Putra dalam keterangannya, dilansir dari Suara.com, Kamis (21/10/2021).

Menurut Leon, janji kampanye Jokowi-Maruf untuk memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi justru yang terjadi sebaliknya. Yaitu lembaga antirasuah semakin dilemahkan dengan adanya revisi Undang-Undang KPK hingga menyingkirkan sejumlah nama pegawai melalui Tes Wawasan Kebangsaan.

Selanjutnya yang harus dicopot menurut BEM UI adalah Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

“Mencopot Mahfud dan Yasonna dari jabatannya atas kegagalannya dalam memberikan jaminan dan perlindungan hukum atas hak kebebasan berekspresi dan berpendapat serta dalam melakukan penyelesaian terhadap kasus pelanggaran HAM masa lalu,” jelasnya.

Kemudian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar juga harus dicopot, menurut BEM UI karena degradasi lingkungan dan realita perlindungan lingkungan hidup yang melemah.

Prinsip hijau dan keberlanjutan yang diucapkan pada kampanye justru bertolak belakang dengan disahkannya UU Minerba dan UU Cipta Kerja Omnibus Law.

Nama kedelapan adalah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim yang dianggap gagal membuat pendidikan menjadi merdeka, serangan terhadap kebebasan akademik semakin marak dalam dua tahun ke belakang.

Terakhir adalah Jaksa Agung ST Burhanuddin yang dianggap BEM UI layak dicopot karena gagal menyelesaikan kasus HAM masa lalu.

Pemerintah seakan tutup telinga atas segala kasus pelanggaran HAM yang terjadi, baik di masa lalu, seperti Tragedi Semanggi 1 dan 2, Kasus Tanjung Priok, serta pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib, ataupun pembiaran atas pelanggaran HAM, yang tercermin pada berbagai aksi massa yang terjadi hingga hari ini.

Selain mencopot sembilan nama di atas, BEM UI juga meminta Jokowi untuk mengevaluasi kinerja Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terkait kinerjanya dalam mengkoordinasikan kementerian di bawahnya, untuk melakukan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Serta mengevaluasi kinerja Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terkait kinerjanya dalam melakukan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Komentar
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: