KPK Ingatkan Kades Tak Selewengkan Dana Desa

  • Bagikan
Rapat koordinasi pemberantasan korupsi
Rapat koordinasi pemberantasan korupsi terintegrasi, di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (21/10/2021). Kegiatan ini dihadiri Kasubdit 4 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Brigjen Pol Bahtiar Ujang. (Andi Ridwansyah/Insidepontianak.com).

PONTIANAK, insidepontianak.com – Kasubdit 4 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Brigjen Pol Bahtiar Ujang mengigatkan Kepala Desa di wilayah Kalbar untuk tidak bermain-main dalam penggunaan dana desa (DD). Sebab, sebagian besar kasus korupsi di desa selalu menyeret kepala desa jadi tersangka.

“Setiap kali melakukan suverpisi ke kepolisian, saya tanya, siapa tersangkanya. Rata-rata kades,” kata Brigjen Pol Bahtiar, Kamis (21/10/2021).

Menurutnya, kebanyakan Kades selama ini menganggap DD yang dikelola merupakan milik sendiri. Bukan milik negara. Tak heran, banyak terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran. Sementara pengawasan anggaranya pun masih kurang.

“Kita berharap kepala desa tak main-main dalam penggunaan dana desa,” pesannya.

Sementara itu, Gubernur Kalbar, Sutarmidji menekankan agar DD diperuntukkan untuk membiayai 54 indikator dana desa.

“Dari sekian ratus triliun dana desa, tidak ada yang signifikan. Arahnya tak pas. Padahal Kementrian Desa sudah mengklasifikasikan 54 indikator,” kata Sutarmidji.

Dia menekankan agar indikator kemiskinan berada di desa. Namun, kesalahan yang terjadi, desa yang berstatus sebagai mandiri mendapat pengurangan anggaran.

“Makanya banyak desa yang tidak mau jadi desa mandiri. Berapa sih desa yang berstatus desa mandiri? tak sampai 50 persen,” pungkasnya.

Komentar
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: