Kasus Penganiayaan Okum Dewan Mempawah terhadap Istri Siri Berakhir Damai, Korban Ikhlas Tanpa Syarat

  • Bagikan
Korban Penganiayaan Oknum Dewan Mempawah
SJ (23) menunjukkan laporan polisi. Dia melaporkan oknum anggota dewan Kabupaten Mempawah berinisial ZL atas dugaan penganiayaan. Oknum dewan itu merupakan suami korban. Keduanya menikah siri pada awal tahun 2021. (Ist).

MEMPAWAH, insidepontianak.com – Kasus dugaan penganiayaan oleh oknum anggota DPRD Kabupaten Mempawah, berinisial ZL terhadap istri sirinya SJ (23) berakhir damai. Hal itu dibenarkan oleh SJ.

“Iya sudah damai, karena sudah musyawarah keluarga secara bersama dan ikhlas tidak ada syarat apapun dan tanpa ganti rugi apapun. Keluarga ikhlas berdamai, karena tidak baik menyimpan dendam dan benci,” kata SJ, Rabu (17/11/2021) malam.

Penasihat hukum Dewan ZL, Heru Ramadani mengungkapkan, kesepakatan damai dilakukan di rumah keluarga SJ pada Rabu pagi melalui proses mediasi. Menurut Heru, laporan polisi terhadap kliennya juga sudah dicabut oleh SJ.

“Penyelesaian masalah ini dilakukan dengan menempuh jalan kekeluargaan. Laporan polisi juga sudah dicabut,” katanya.

Heru menegaskan, perdamaian itu tanpa mahar sepeserpun. Kedua belah pihak telah saling memaafkan. Dan tidak akan menuntut apapun di kemudian hari.

“Perdamaian ini tanpa tekanan dan inetervensi dari pihak manapun dan tidak ada paksaan,” katanya.

DI lain pihak, Direktur Indonesian Justice Watch (IJW), Sudianto Nursasi berpandangan lain. Menurutnya, perdamaian yang dilakukan kedua belah pihak tidak semata-mata menggugurkan proses hukum yang ditangani kepolisian.

“Perdamaian hanya akan meringankan dalam proses peradilan. Bukan menyelesaikan perkara dan langsung tutup kasus. ZL harus tetap bertanggungjawab atas perbuatannya,” katanya.

Sudianto juga menanggapi isu yang beredar terkait adanya uang damai Rp100 juta yang dikabarkan diberi oleh ZL kepada SJ. Dia berpendapat, jika memang benar, maka pihak kepolisian harus melakukan penyelidikan lebih dalam terkait perihal tersebut.

“Jika benar ada mahar Rp100 juta seperti kabar yang beredar, maka sama saja dengan penyuapan. Sehingga bisa menjadi perkara pelanggaran hukum baru bagi oknum dewan tersebut,” katanya.

 

Komentar
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: