Nilai Pelayanan Publik Terendah, Empat SKPD Wajib Bawa Bendera Merah Setiap Apel Gabungan

  • Bagikan
PNS Kabupaten Ketapang saat apel gabungan. Ist
PNS Kabupaten Ketapang saat apel gabungan. Ist

KETAPANG, insidepontianak.com – Empat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yakni Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta Dinas Perhubungan mendapatkan hukuman berupa pemberian bendera lantaran memperoleh nilai terendah dalam pelayanan publik.

Pemberian bendera bewarna merah dilakukan Bupati Ketapang, Martin Rantan pada saat menggelar apel gabungan, di halaman kantor Bupati Ketapang, belum lama ini.

Dalam kesempatan tersebut, Martin Rantan mengucapkan selamat kepada Kepala Perangkat Daerah beserta jajaran yang telah menerima nilai pelayanan publik, khususnya kepada 12 Perangkat Daerah dengan kategori nilai tinggi, 15 dengan kategori nilai sedang.

“Penilaian pelayanan publik di tahun 2021 ada 16 Perangkat Daerah yang telah berhasil keluar dari kategori nilai rendah saat penilaian pelayanan publik tahun 2020 lalu,” katanya.

Namun, meskipun demikian, diakuinya kalau masih ada empat perangkat daerah yang mendapat kategori nilai rendah, diantaranya Dinas PUTR, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta Satuan Polisi Pamong Praja.

“Untuk kepala perangkat daerah yang mendapat nilai pelayanan publik rendah maka mendapat hukuman berupa bendera yang mana bendera ini wajib dibawa setiap kali mengikuti apel gabungan,” ketusnya.

Selain itu, Bupati Martin juga meminta agar para sekretaris beserta kasubag, khususnya di empat perangkat daerah dengan nilai rendah agar dapat bekerjasama dengan baik dan membantu kepala perangkat daerah dalam memenuhi komponen-komponen standar pelayanan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Martin juga menyampaikan bahwa saat ini perkembangan dan kemajuan sangat pesat dalam berbagai bidang yang ditandai dengan berbagai dinamika perubahan yang tak bisa dihindari. Hal ini pun menjadi tantangan bagi aparatur sipil negara.

“Ini harus dihadapi secara cerdas dengan menciptakan inovasi-inovasi yang menjadi solusi bersama, selain itu jadilah aparatur yang amanah dan memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, daerah dan bangsa,” harapnya.

Bupati Martin menilai, dalam upaya mewujudkan aparatur yang mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, maka diperlukan perubahan mendasar dimulai dengan pola pikir, budaya kerja, serta keteladanan yang mana semangat dari perubahan ini akan membentuk lingkaran pengaruh yang kuat sekaligus menjadikan jejaring individu menjadi unsur penggerak utama perubahan.

“Kami berharap seluruh ASN dilingkungan pemda Ketapang mampu menjadi agen-agen perubahan dilingkungan unit kerja masing-masing,” pintanya. (Fauzi)

 

Komentar
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: