Bupati Paolus Hadi Terima Audiensi Kades se Kabupaten Sanggau

  • Bagikan
Foto bersama usai audiensi antara Bupati Sanggau Paolus Hadi bersama Kepala desa (Kades) se Kabupaten Sanggau, yang diwakili 30 perwakilan Kades, Selasa (11/1/2022) di gedung musyawarah II Kantor Bupati Sanggau. (Istimewa)

SANGGAU, insidepontianak.com – Bupati Sanggau Paolus Hadi bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sanggau Alian dan Kepala Inspektorat Kabupaten Sanggau Eka Pria Saputra, Serta Kadis Sosial Kabupaten Sanggau Aloysius Yanto, menerima audiensi Kepala desa (Kades) se Kabupaten Sanggau, yang diwakili 30 perwakilan Kades, Selasa (11/1/2022) di gedung musyawarah II Kantor Bupati Sanggau.

Dari 30 Kades itu, masing-masing kecamatan diwakili 2 orang Kades dan sejumlah staf desa. Ada beberapa usulan dari tingkat desa terkait anggaran desa yang dinilai terkendala dengan peraturan pemerintah pusat, sesuai dengan Peraturan Presiden RI no 104, yakni 40 persen Dana Desa (DD) digunakan untuk bantuan sosial, dan 20 persen lagi digunakan untuk ketahanan pangan, 8 persen untuk penanganan Covid-19 dan sisanya 32 persen digunakan untuk anggaran desa.

Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Sanggau Kasim menerangkan, terkait susunan anggaran desa yang telah disusun sejak bulan Juli 2021 oleh Pemerintah Desa, namun dengan keluarnya Peraturan Presiden RI No 104 pada bulan Desember 2021 membuat para kepala desa merasa harus mengubah kembali susunan program desa dan anggaran desa.

“Terkait Peraturan Pemkab Sanggau Nomor 190 pasal 32, 40 persen DD digunakan untuk BLT dan di pasal 33 menyebutkan, DD tersebut harus disalurkan kepada masyarakat dengan katagori miskin ekstrim,” kata Kasim yang juga Kades Menyabo.

Kemudian yang menjadi kendala di tingkat desa untuk masyarakat miskin ekstrim yang dimaksud sangat sulit, dan bahkan masyarakat miskin datanya sudah masuk di BPKS, sedangkan data miskin yang sudah masuk di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak dapat lagi menerima bantuan dari DD.

“Yang menjadi pertanyaan, apakah DD masih bisa digunakan kepada masyarakat miskin sesuai peraturan Pemkab Sanggau no 190 tersebut?, jadi kita akan mengikuti sesuai regulasi aturan yang ada,” katanya.

Menanggapi aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan Kades, Bupati Sanggau Paolus Hadi menyampaikan, segala suatu yang telah dikeluarkan pemerintah pusat ataupun Pemkab Sanggau itu adalah suatu aturan yang mesti dijalankan dengan baik.

“Aturan harus dijalankan dengan baik, mengenai DD 40 persen itu sendiri sudah diatur dalam peraturan pemerintah pusat dan Kementrian Keuangan RI dan itu harus dijalankan,”kata Bupati Paolus Hadi.

Menurut Bupati Paolus Hadi, Ia menerima semua keluh kesah dari Kades terkait dengan usulan tersebut, terkait dengan PMK nomor 190 untuk penerima DD melalui bantuan yang disalurkan Pemerintah Desa kepada masyarakat miskin, Pemerintah Desa memiliki hak otoritas dalam menentukan siapa yang layak menerima batuan dana desa terebut.

“Ingat harus tepat sasaran penerima bantuan kepada masyarakat miskin yang disalurkan desa menggunakan DD,” tutup Paolus Hadi.

Komentar
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: