Minggu, Maret 3, 2024
BerandaGaya HidupKesehatanKasus DBD Tinggi, Dewan Kalbar Heri Mustamin Minta Dinkes Segera Ambil Langkah...

Kasus DBD Tinggi, Dewan Kalbar Heri Mustamin Minta Dinkes Segera Ambil Langkah Penanggulangan

PONTIANAK, insidepontianak.com – Ketua Komisi V DPRD Kalbar, Heri Mustamin meminta Dinas Kesehatan segera mengambil langkah cepat menangani kasus demam berdarah dengue atau DBD yang kini tengah meningkat.

Data Dinas Kesehatan Kalbar sendiri mencatat, penderita DBD saat ini mencapai angka 1.306 kasus, tersebar di 14 kabupaten/kota. Bahkan sudah ada 19 orang meninggal dunia.

“Dengan kondisi seperti ini kita minta Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar segera mengambil langkah-langkah penanggulangan,” desak Heri Mustamin, Jumat (11/8/2023).

Ia meminta seluruh jajaran dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota segera menggelar rapat.

Supaya bisa mengetahui kondisi DBD di berbagai daerah. Bahkan, bila diperlukan dinas kesehatan membentuk tim khsusus dalam penanganan penyakit endemik ini.

“Tim ini berkoordinasi dengan kabupaten dan kota melakukan pencegahan, misalnya melakukan fogging di tingkat kelurahan, RT dan RW,” kata Heri.

Meski fogging bukan merupakan solusi memberantas penularan DBD, tapi setidaknya bisa menjadi solusi cepat memberantas sarang nyamuk.

Di samping itu, dinas kesehatan harus memastikan ruang perawatan dan obat-obatan untuk pasien DBD tersedia di rumah sakit pemerintah dan swasta.

“Ketersediaan ruangan dan obat-obatan ini harus jadi perhatian,” pesannya.

Dia juga mendorong dinas kesehatan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mewaspadai peningkatan kasus DBD.

Caranya dengan menjaga kebersihan lingkungan dan mengubur kaleng bekas yang tak terpakai.

Legislator Golkar ini berpendapat, persoalan DBD semestinya dapat diantisipasi dinas terkiat.

Apalagi, DBD adalah penyakit endemik yang muncul pada fase tertentu. Harusnya otoritas terkait sudah punya langkah mitigasi pencegahan dan penanggulangan yang tepat sasaran.

“Tapi kita tak perlu mencari siapa yang salah. Karena berdasarkan Undang-Undang kesehatan paling bertanggung jawab adalah kepala daerah. Makanya kasus DBD ini mesti jadi perhatian serius pemerintah,” ucapnya.

Dengan melihat tingginya kasus DBD yang terjadi saat ini, Heri menyarankan agar pemerintah segera menetapkan status Kejadian Luar Biasa atau KLB.

“Kalau¬† sudah difase itu (red, mengkhawatirkan) pemerintah tidak boleh lalai. Masalah kesehatan merupakan hal yang perlu segera,” pungkasnya. (Andi)***

Abdul Halikurrahman
Abdul Halikurrahmanhttps://insidepontianak.com/redaksi/
Koordinator Liputan Insidepontianak.com
RELATED ARTICLES

Berita Populer