Selasa, Januari 31, 2023
BerandaInsideXtigasiBanjir Sintang, Bukti Carut Marut Pengelolaan Lingkungan, Mitigasi dan Adaptasi Bencana (Bagian...

Banjir Sintang, Bukti Carut Marut Pengelolaan Lingkungan, Mitigasi dan Adaptasi Bencana (Bagian III)

Banjir Sintang dan lima wilayah lain di Kalbar, telah menimbulkan penderitaan terhadap puluhan ribu warga. Banjir merupakan bukti carut marut pengelolaan lingkungan.

Banjir Sintang dan wilayah di perhuluan Kalbar lainnya, mestinya bisa diperkecil dampaknya. Tentunya, bila pemerintah Provinsi Kalbar, memiliki mitigasi dan adaptasi bencana dalam melakukan pembangunan.

Sayangnya, Gubernur Kalbar Sutarmidji mengabaikan peringatan yang sudah dilakukan BMKG, dua bulan sebelum bencana terjadi. Hall itu merupakan bukti carut marut pengelolaan lingkungan.

Manajemen Bencana

Melihat masalah banjir di perhuluan Kalbar, seperti terjadi di Sintang, Melawi, Sekadau, Sanggau bisa dimulai dengan pertanyaan sederhana. Banjir itu bencana atau takdir? Kalau banjir disebut bencana, maka mesti ada mitigasi, perencanaan atau risk manajement.

“Bila tidak diikuti dengan perencanaan, maka tidak ada penganggaran. Tidak ada tool ke perencanaan pembangunan. Yang bisa masuk dalam pembangunan adalah manajement risk,” kata Haryono dari Natural Kapital.

Ia menegaskan, untuk menangani masalah banjir, harus ada pembangunan berdasarkan keanekaragaman hayati (Kehati). Dan itu sudah ada pengumuman. Tapi, ini tidak dilakukan pengumuman mitigasi. Banjir belum ada early warning. Sistem ini tidak jalan.

“Harusnya Pemkab Sintang merespons info BMKG yang ada di Bandara Tebelian Sintang dua bulan sebelumnya. Kuncinya pada pejabat yang punya diskresi,” kata Yono.

Ada yang tidak terhubung dalam jalur penanganan banjir di tingkat antar institusi. Misalnya, BNPB bentuk mandat yang diberikan. Cuma, kerja BNPB tidak terkoneksi. Selain itu, BNPB tidak dalam rangka mitigasi. Mandat pencegahan bukan di BNPB, tapi ada di KLHK. BNPB tidak terkoneksi ke KLHK.

“Kalau disalahkan, sistem otonomi daerah. Sistemnya tidak menyambung,” kata Yono.

Misalnya, relasi dengan daerah hulu, perubahan penggunaan lahan seberapa parah? Daya dukung lingkungan Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial (BPEE) kritikal yang harus ditanggapi.

“Sejauhmana yang punya kebijakan melaksanakan kapasitasnya,” kata Anas Nasrullah, pemerhati lingkungan, menambahi, “harus ada mitigas, adaptasi dan penanggulangan.“

RELATED ARTICLES
spot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_img

Berita Populer