Selasa, Januari 31, 2023
BerandaInsideXtigasiBanjir Sintang dan Kebohongan Pemerintah

Banjir Sintang dan Kebohongan Pemerintah

Banjir Sintang membuat catatan peristiwa besar di Kalimantan Barat tahun 2021.

Banjir Sintang dan berbagai wilayah di perhuluan yang menenggelamkan ribuan rumah penduduk, Oktober hingga November 2021, membuka lagi sejarah kelam.

Peristiwa ini, jadi momentum membuka kebobrokan dan kebohongan pembangunan berwawasan lingkungan. Banjir Sintang, pemerintah menuding tambang dan perkebunan sawit penyebab banjir. Padahal, pemerintah sendiri yang memberi izin alih fungsi lahan, sehingga terjadi banjir Sintang dan wilayah perhuluan Kalbar.

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sejatinya tak pernah jujur membuka data perizinan alih fungsi lahan yang dikeluarkan setiap tahunnya. Data riil lahan perhutanan yang sudah diberikan ke pengusaha perkebunan maupun tambang dengan dalih investasi ditutup rapat.

Transparansi data melalui satu pintu yang dicanangkan pemerintah benar-benar gimik dan pencitraan. Penelusuran Insidepontianak.com di laman resmi Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Pemprov Kalbar yang mengurusi pertambangan misalnya. Laman ini, hanya digunakan untuk menampilkan data profil lembaga dan data-data umum.

Begitupun penelusuran di website Dinas Penanaman Modal, Perizinan Satu Pintu atau DPMPTSP di Kabupaten Sintang, sebagai salah satu kabupaten yang memiliki investasi perkebunan terbesar di Kalbar.

Data perkebunan yang dipajang di situs resmi pemerintah daerah ini, hanya menampilkan sebaran lokasi tambang dan perkebunan. Tak merinci data perizinan yang dikeluarkan setiap tahunnya oleh Pemda setempat.

Yang lebih parah lagi, website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mereka juga tak menampilkan data luas hutan di Kalbar. Padalah, hutan di tanah borneo telah ditetapkan sebagai paru-paru dunia. Mestinya, KLHK menjadi penjaga. Tak serampangan memberi rekomendasi izin pengelolaan pembukaan hutan.

Inilah sebabnya, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedy Mulyadi meradang saat rapat dengar pendapat dengan jajaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), membahas soal banjir di Kabupaten Sintang belum lama ini.

Sebab, penjelasan mereka dianggap sangat normatif. Hanya kajian akademis yang tidak berbasis pembaruan. Dirjen PDASRH KLHK, Helmi Basamalah menyebut, banjir  hulu Kalbar karena kondisi alam. Curah hujan tinggi. Sementara panjang sungai dan daerah resapan, tak mampu menampung debit air.

“Panjang sungainya hanya 1.000 kilometer. Sementara debit air di sungai capai 3.000 meterkubik per detik,” kata Helmi Basalamah, saat rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPR membahas banjir di Kabupaten Sintang, dikutip dari vidio yang beredar di media sosial Facebook.

Jawaban ini, kontan disambut kemarahan Dedi Mulyadi. Ia menyebut, penjelasan akademis dangkal itu tak bisa diterima. Alasan itu sejak dahulu semua orang sudah tahu. Penyebab bajir jelas-jelas akibat pengelolaan hutan yang tidak jelas. Alih funsi lahan untuk perkebunan dan tambang sangat nyata merusak ekologi.

“Panjang sungai itu tak pernah berubah. Yang berubah itu lebar sungai, kedalaman sungai akibat sedimentasi,” ucap Dedi kesal.

Menurutnya, sedimentasi terjadi akibat penebangan hutan untuk tambang dan perkebunan. Inilah jadi pemicu utama kerusakan ekologi yang berdampak bencana. Dia pun meminta, mestinya KLHK jujur saja soal ini.

RELATED ARTICLES
spot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_img

Berita Populer