Pemprov Kalbar Pastikan Intervensi Pembangunan IPM Sudah Dilakukan

PONTIANAK, insidepontianak.com - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar, Rita Hastarita memastikan intervensi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM sudah dilakukan.

Namun, peningkatan IPM tak lepas dari kerja pemerintah kabupaten dan kota. Sebab, IPM Kalbar merupakan akumulasi dari kabupaten dan kota. Di sisi lain, Kalbar juga dihadapkan dengan persoalan kekurangan guru.

Rita mengatakan, IPM tertinggi berada di Kota Pontianak. Lalu disusul Kota Singkawang dan Sambas yang berhasil berada di atas Kubu Raya. 

"Sebelumnya Sambas berada di bawah Kubu Raya," kata Rita, saat Dialog Publik yang digelar oleh IKA PPKn IKIP-PGRI Pontianak, yang mengangkat tema: Kontribusi Pendidikan dalam Percepatan Peningkatan IPM Kalimantan Barat, Selasa (19/12/2023).

Menurut Rita, salah satu yang membuat IPM Kota Pontianak tertinggi dari 13 kabupaten/kota lainnya karena banyaknya kampus.

"Makanya kita mendorong agar di kabupaten kota juga dibangun kampus sehingga berdampak pada peningkatan IPM," kata Rita.

Ia pun memastikan, Pemrov Kalbar berupaya melakukan intervensi terhadap kabupaten/kota untuk serius dalam meningkatkan IPM ini.

Salah satunya dapat dilihat dengan menggratiskan biaya sekolah, pemberian seragam hingga pembangunan sekolah di Kalbar.

"Pemprov kenapa repot berikan seragam supaya orang tua tak mengeluh mereka tak mampu beli seragam," katanya.

Intervensi lain yang dilakukan dengan cara menggratiskan biaya SPP. Dengan demikian, dapat meningkatkan rata-rata lama  belajar.

"Tak ada lagi bayar SPP, agar tidak ada alasan orang tua anaknya tak sekolah karena tak mampu bayar SPP," ujarnya.

Intervensi pemerintah yang dapat dirasakan langsung masyarakat itu nilainya tidak sedikit. Untuk biaya subsidi SPP saja, Pemprov Kalbar mengalokasikan anggaran sebanyak Rp190 miliar setiap tahun.

"Sebenarnya, kalau saya gunakan untuk membangun sekolah sudah banyak sekolah di Provinsi Kalbar," katanya.

Namun, demikian, Pemrov Kalbar ingin semua sisi di sektor pendidikan ini dibenahi, secara bertahap. Pembangunan sekolah-sekolah baru terus dilakukan. Pada tahun 2023 sana, suda ada 24 sekolah baru yang berhasil dibangun, dan ada empat sekolah yang dilakukan revitalisasi.

Pembangunan sekolah baru bertujuan untuk pemenuhan akses sekolah yang merata di semua daerah.

Dampaknya diharapkan dapat meningkatkan rata-rata lama sekolah peserta didik. Sebab, lama sekolah masih jadi tantangan karena terbatasnya akses sekolah.

"Pemenuhan akses ini menjadi tantangan kita dalam peningkatan IPM, karena mengingat wilayah Kalbar luas sementara akses terbatas," kata Rita.

Karena itu, Pemprov Kalbar fokus pada pembangunan sekolah di daerah yang belum ada sekolah SMA dan SMK-nya.

Khususnya daerah yang memiliki sekolah penunjang seperti SMP, tapi tak ada SMA di lokasi tersebut.

Ia mencontohkan, pembangunan SMA di Puring Kencana Kapuas Hulu. Jarak ke sekolah itu, belasan jam. Karena itu, hanya ada tiga pilihan masyarakat di sana. Pilihan pertama bersekolah di Malaysia, atau di Badau.

"Atau pilihan ketiga mereka tidak melanjutkan sekolah SMA," lanjutnya.

Untuk menyelesaikan persoalan ini, maka pembangunan sekolah baru menjadi solusi. Supaya, semua seswa SMP yang telah lutus bisa melanjutkan SMA tanpa harus sekolah ke Malaysia atau Badau.

"Sebenarnya, kita ingin membangun 100 sekolah. Tapi, gurunya tak ada. Pemenuhan guru ini menjadi tantangan. Tahun depan 10 unit sekolah baru, akan kita bangun," ucapnya.***