Sekda Ketapang Perintahkan BPKAD Konsultasi ke BPK Terkait Penggunaan BTT untuk Penanganan Inflasi

KETAPANG, insidepontianak.com – Sekda Ketapang, Alexander Wilyo perintahkan Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah atau BKAD, segera konsultasi ke BPK terkait penggunaan anggaran belanja tidak terduga atau BTT untuk penanganan inflasi.

Pasalnya, penanganan inflasi menjadi perhatian pemerintah pusat. Sehingga dibutuhkan anggaran yang cukup untuk program-program pengendalian.

Karena itu, anggaran BTT dianggap bisa menjadi solusi untuk digunakan dalam kegiatan-kegiatan penanganan inflasi, dengan catatan ada kepastian regulasi yang jelas supaya tidak jadi masalah di kemudian hari.

"Maka, saya minta kepada BPKAD berkonsultasi kepada BPK terkait penggunaan BTT untuk penanganan inflasi, apakah harus ada Perbup terlebih dahulu atau tidak," kata Alexander Wilyo saat memimpin rapat koordinasi usulan penggunaan BTT yang diinisiasi Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, Jumat (26/4/2024).

Rapat koordinasi itu, turut diikuti Kepala BPKAD, Kepala Bappeda, Kepala Inspektorat, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, dan Kabag Hukum Setda Ketapang.

Untuk diketahui, tingkat inflasi di Kabupaten Ketapang Year On Year pada Januari 2024 mencapai 4.31 persen. Tertinggi di 14 kabupaten kota Se-Kalimantan Barat.

Sedangkan pada Februari Inflasi Kabupaten Ketapang turun di angka 3,5 persen, dan Maret 2024 turun lagi menjadi 2,75 persen.

Meskipun mengalami penurunan yang positif, namun persentase tingkat inflasi Kabupaten Ketapang saat ini masih dinilai tinggi, dan perlu strategi khusus untuk mengatasinya.***