Selangkah Lebih Maju dari Daerah Lain, Pemprov Kalbar Dipuji Kemendagri soal Kualitas ASN

PONTIANAK, insidepontianak.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Pemprov Kalbar mendapat apresiasi langsung dari Kementerian Dalam Negeri RI atas komitmennya dalam meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Apresiasi tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, A. Fatoni, yang menilai langkah Kalbar dalam pengembangan kapasitas ASN layak menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.

Menurut Fatoni, pengembangan kompetensi ASN yang dilakukan sejak awal tahun menjadi modal penting dalam memperkuat kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

“Ketika daerah lain masih mempersiapkan kegiatan, Kalimantan Barat sudah mulai bergerak. Saat yang lain masih berpikir, Kalbar sudah memulai. Ini contoh baik yang patut ditiru,” ujar Fatoni usai mengikuti podcast bersama Kepala BPSDM Kalbar, Windy Prihastari, di Kantor BPSDM Kalbar, Jumat (23/1/2026).

Ia menjelaskan, pengembangan kompetensi ASN di awal tahun menjadi momentum strategis untuk melakukan koordinasi lintas sektor, evaluasi kinerja tahun sebelumnya, serta persiapan program kerja ke depan.

Fatoni juga menegaskan bahwa Pemprov Kalbar melalui BPSDM telah melaksanakan berbagai kegiatan peningkatan kapasitas dengan melibatkan pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-Kalimantan Barat.

Menurutnya, peningkatan kapasitas SDM, khususnya bagi pejabat strategis, sangat penting dalam membangun kepemimpinan dan manajemen organisasi yang kuat.

“Dalam organisasi, yang utama adalah manajemen. Dalam manajemen, yang paling penting adalah leadership, dan di dalamnya ada SDM. SDM inilah yang akan menggerakkan sumber daya lainnya agar tujuan organisasi tercapai,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Barat, Windy Prihastari, menyampaikan bahwa sinergi dan kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci dalam mewujudkan kinerja pemerintahan yang optimal.

Ia mengungkapkan, BPSDM Kalbar secara rutin menyelenggarakan berbagai pelatihan dan pendidikan melalui program diklat, guna memastikan setiap ASN memenuhi standar kompetensi setiap tahunnya.

“Setiap ASN wajib mendapatkan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan. Ini menjadi bagian dari komitmen kami dalam meningkatkan kualitas aparatur,” ujar Windy.

Selain itu, Windy juga menegaskan bahwa penganggaran untuk pengembangan kompetensi ASN telah diatur secara mandatori, khususnya bagi BPSDM dan Inspektorat.

Menurutnya, pemenuhan anggaran tersebut sangat penting agar proses pembentukan dan pelatihan ASN dapat berjalan maksimal.

“Jika penganggaran mandatori ini terpenuhi, kami berharap seluruh ASN di lingkungan Pemprov Kalbar memiliki kompetensi yang baik dan profesional,” pungkasnya. (dina)