Komitmen Dorong Program Kerakyatan di Kubu Raya, Syarif Abdullah: Dari BSPS, Sanitasi hingga Infrastruktur

PONTIANAK, insidepontianak.com – Anggota Komisi V DPR RI, Syarif Abdullah menggelar silaturahmi dengan para kepala desa se-Kabupaten Kubu Raya, Jumat (13/3/2026).

Dalam pertemuan itu, Ketua DPW Nasdem Kalbar ini mendengar berbagai kebutuhan dan harapan pembangunan di wilayah mereka. Salah satunya terkait pemangkasan dana desa hingga dorongan pembangunan infrastruktur.

Syarif Abdullah mengatakan, pertemuan ini merupakan ajang silaturahmi di momentum Ramadan. 

"Sekaligus menyerap aspirasi para kades di Kubu Raya," kata Syarif Abdullah.

Syarif  menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Kubu Raya yang telah memberikan dukungan besar pada dirinya pada Pemilu Legislatif lalu. Ia mengungkapkan, sekitar 30 persen dari total 168 ribu perolehan suaranya berasal dari Kubu Raya.

“Dari total 168 ribu suara yang saya peroleh, hampir 67 ribu di antaranya berasal dari Kubu Raya. Ini tentu menjadi tanggung jawab besar bagi saya untuk terus memperjuangkan kepentingan masyarakat di sini,” katanya.

Sebagai anggota DPR RI yang bertugas di Komisi V dan juga Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Syarif menegaskan akan terus mendorong berbagai program kerakyatan di Kubu Raya di tengah kemampuan fisikal daerah yang terbatas. Dampak efisiensi anggaran.

"Harapan ini dapat mendorong percepatan pembangunan di desa," kata dia.

Syarif menyebut, program yang menyentuh langsung masyarakat desa akan jadi prioritasnya. Di antaranya program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan sanitasi, Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3AI), hingga Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) dan infrastruktur jalan daerah.

Ia menyebut, untuk program BSPS dan sanitasi di Kubu Raya tahun 2026 ini diperkirakan menyasar sekitar 700 rumah warga. Program tersebut kata dia, tak lain untuk menelan angka sunting.

Selain itu, ia juga berkomitmen mendorong percepatan pembangunan melalui berbagai skema anggaran pusat, seperti Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) maupun program yang dapat diusulkan melalui Tim Koordinasi Daerah (TKD).

 Syarif juga mengingatkan para kepala desa untuk mengawasi dengan ketat pelaksanaan program pemerintah di tingkat desa agar tidak terjadi penyimpangan.

Ia menegaskan bahwa program yang menyasar masyarakat, termasuk program padat karya dan bantuan sosial, harus benar-benar tepat sasaran dan tidak boleh ada pungutan liar.

“Jika ada pungutan dalam program bantuan, jangan diberikan,” tegasnya.

Apresiasi Bupati

Bupati Kubu Raya, Sujiwo mengapresiasi perhatian Syarif Abdullah terhadap pembangunan di Kubu Raya. Ia menyebut percepatan pembangunan di Kubu Raya salah satunya adalah peran Syarif Abdullah.

Sujiwo menyebut ada banyak program yang diturunkan di Kubu Raya, di tengah pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) Kubu Raya terbesar di Kalimantan, yakni  sekitar Rp397 miliar.

Menurutnya, jika hanya mengandalkan APBD Kubu Raya di tengah pemangkasan itu dipastikan pembangunan jalan ditempat saja hebat.

"Tapi dipastikan mundur.Karena pemangkasan anggaran 400 miliar, luar biasa," kata dia.

Namun demikian, ia bersyukur Allah maha baik. Walau dengan keterbatasan, saya akan dukungan dari legislator di DPR RI dapat membantu mengatasi keterbatasan anggaran daerah.

" Harapan saya ami tidak lelah ketika masyarakat, "ungkapnya.

Kepala Desa Parit Baru, Musa menyebut kondisi desa saat ini dalam kondisi tidak baik-baik saja."Pemangkasan anggaran 70 persen, sehingga membuat desa kelimpungan," ungkapnya.

Dampak efisiensi ini bukan hanya bersumber dari dana desa. Namun dana yang bersumber dari Kabupaten juga mengalami pemangkasan. Sampai 60 persen.

"Misalnya saja DBH yang dipangkas 60 persen," ungkapnya.

Karenanya desa tidak bisa lagi membangun. Artinya tidak bisa lagi menggelar Musyawarah Tingkat Desa (Musdes) hingga tingkat dusun.

"Yang mau dibahas tak ada. Tahun ini tak ada pembangunan," kata dia.(Andi)