Harga Material Melonjak, Anggaran Terbatas, PUPR Kalbar Kesulitan Kejar Peningkatkan Kemantapan Jalan

PONTIANAK, insidepontianak.com – Kenaikan harga material konstruksi, upah pekerja, hingga dampak fluktuasi nilai tukar dolar terhadap rupiah tantangan serius bagi pembangunan infrastruktur jalan di Kalimantan Barat tahun ini.

 Kondisi tersebut membuat capaian peningkatan kemantapan jalan provinsi diperkirakan tidak akan setinggi tahun-tahun sebelumnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalbar, Iskandar Zulkarnaen, mengungkapkan, total pagu anggaran Dinas PUPR Kalbar tahun 2026 mencapai sekitar Rp600 miliar. Namun, anggaran yang benar-benar digunakan untuk kegiatan fisik hanya berkisar Rp300 miliar, sementara khusus penanganan jalan provinsi berada di angka hampir Rp200 miliar.

"Untuk fisik jalan, serapannya sudah mencapai sekitar 14,38 persen. Kami optimistis bisa capai target sesuai dengan rencana yang telah disusun," ujar Iskandar Zulkarnaen saat rapat bersama Komisi IV DPRD Kalbar. 

Meski demikian, Iskandar mengakui besarnya anggaran tidak lagi berbanding lurus dengan panjang jalan yang bisa ditingkatkan.

 Lonjakan harga material dan biaya konstruksi membuat daya beli anggaran pemerintah menurun.

Ia menjelaskan, pada kondisi normal sebelumnya, anggaran sekitar Rp300 miliar mampu mendorong peningkatan kemantapan jalan hingga 0,75 persen sampai 1 persen. Namun saat ini, dengan anggaran yang hanya Rp200 miliar, capaian tersebut diperkirakan hanya berada di kisaran 0,3 persen hingga 0,5 persen.

"Dengan kondisi eskalasi harga saat ini, kemungkinan capaian peningkatan kemantapan jalan hanya sekitar 0,3 sampai 0,5 persen. Untuk mencapai kenaikan 1 persen cukup berat," katanya.

Iskandar membandingkan kondisi saat ini dengan tahun sebelumnya ketika anggaran infrastruktur mencapai sekitar Rp300 miliar dan harga material masih relatif stabil. Saat itu, tingkat kemantapan jalan provinsi berhasil meningkat dari sekitar 64 persen menjadi 65 persen atau naik hampir 1 persen.

Kini, kata dia, tekanan kenaikan harga bahan bangunan, material konstruksi, dan upah kerja membuat target tersebut semakin sulit dicapai meski alokasi anggaran masih cukup besar.

"Harga bahan, material, dan upah sekarang jauh lebih tinggi. Dengan kondisi seperti ini, tentu capaian yang kita harapkan tidak bisa sama seperti saat harga masih stabil," tegasnya.(Andi)