Gubernur Kalbar Minta Seluruh Tim TPID Perkuat Strategi Ketersediaan Pangan

PONTIANAK, insidepontianak.com – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan meminta seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk terus memperkuat implementasi strategi 4K.

Adapun 4K yang dimaksud yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.

“Untuk fokus pengendalian inflasi tidak hanya bertumpu pada pencapaian angka statistik, tetapi harus mampu menjamin tiga aspek utama yang dirasakan langsung oleh masyarakat, yakni ketersediaan pangan, keterjangkauan harga, dan kelancaran pasokan,” kata Gubernur Kalbar Ria Norsan saat memimpin High Level Meeting (HLM) Pengendalian Inflasi Semester II Tahun 2026 yang digelar di Aula Kriang Bandong, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (22/7/2026).

Gubernur Kalbar mengingatkan sejumlah potensi risiko yang perlu diantisipasi sejak dini pada semester kedua tahun 2026.

Adapun antisipasi mulai dari kendala logistik dan infrastruktur transportasi, fluktuasi harga komoditas pangan penyumbang inflasi seperti cabai dan bawang merah, potensi gangguan distribusi akibat faktor cuaca, hingga dampak perubahan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas terhadap stabilitas harga barang.

Gubernur Ria Norsan mengingatkan seluruh pihak agar tidak cepat berpuas diri meskipun kondisi inflasi Kalimantan Barat masih berada dalam kategori terkendali.

Berdasarkan data, inflasi year-on-year Kalimantan Barat tercatat sebesar 2,24 persen, sementara target inflasi nasional tahun 2026 berada pada kisaran 2,5 persen ±1 persen. 

“Angka ini tentu patut kita syukuri, tetapi memasuki semester kedua, kita harus bekerja lebih antisipatif dan tidak lengah,” ujar Ria Norsan.

Ria Norsan menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian inflasi hanya dapat dicapai melalui sinergi dan kolaborasi yang kuat antarpemangku kepentingan.

“Saya berharap sinergi antara pemerintah daerah, badan usaha, distributor, dan masyarakat terus diperkuat agar perekonomian Kalimantan Barat tetap stabil serta kesejahteraan masyarakat semakin meningkat,” pungkasnya. (*)