Pinjaman Daerah Kubu Raya Turun Jadi Rp47,5 Miliar, Program Rp60 Miliar Harus Dipangkas

KUBU RAYA, insidepontianak.com - Rencana pinjaman daerah Kabupaten Kubu Raya pada APBD Perubahan 2026 menyusut dari Rp114 miliar menjadi sekitar Rp47,5 miliar.

Penyusutan itu terjadi setelah adanya kebijakan batas maksimal pinjaman daerah sebagaimana diatur dalam Permenkeu Nomor 101 Tahun 2025.

Wakil Ketua DPRD Kubu Raya, Jainal Abidin mengatakan, perubahan tersebut berdampak pada sejumlah program yang sebelumnya telah direncanakan pemerintah daerah.

“Awalnya pinjaman kita Rp114 miliar, kemudian berkurang menjadi Rp47,5 miliar,” kata Jainal usai rapat Paripurna, Selasa (11/8/2026).

Menurutnya, terdapat sekitar Rp60 miliar program kegiatan yang harus dilakukan efisiensi akibat berkurangnya nilai pinjaman tersebut.

Di sisi lain, Wakil Bupati Kubu Raya, Sukiryanto menyebut pembahasan APBD Perubahan 2026 menjadi salah satu agenda penting pemerintah daerah bersama DPRD.

Ia mengatakan, perubahan anggaran dilakukan karena adanya penyesuaian dan pemangkasan anggaran yang cukup besar.

“Terutama karena terjadi pemotongan kurang lebih Rp397 miliar. Itu yang menjadi dasar kita membuat anggaran perubahan,” ujarnya.

Berdasarkan dokumen KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah Kubu Raya ditargetkan sebesar Rp1,54 triliun.

Angka tersebut turun Rp43,11 miliar atau 2,71 persen dibandingkan target pendapatan pada APBD murni 2026 sebesar Rp1,58 triliun.

Penurunan terutama terjadi pada pendapatan transfer. Pada APBD Perubahan 2026, pendapatan transfer ditargetkan Rp1,245 triliun, turun Rp56,89 miliar atau 4,37 persen dari target murni sebesar Rp1,30 triliun.

Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru naik. PAD ditargetkan Rp300 miliar, bertambah Rp13,7 miliar atau 4,81 persen dibandingkan target murni Rp286,22 miliar.

Dari sisi belanja, belanja operasi diproyeksikan mencapai Rp1,31 triliun atau naik Rp18,17 miliar.

Belanja modal juga meningkat menjadi Rp124,48 miliar, bertambah Rp11,27 miliar dari APBD murni.

Sedangkan belanja tidak terduga turun menjadi Rp1,91 miliar. Belanja transfer juga turun cukup signifikan menjadi Rp152,69 miliar, berkurang Rp74,92 miliar atau 32,92 persen.

Penurunan belanja transfer tersebut disebabkan penyesuaian alokasi Dana Desa dari pemerintah pusat.

Dengan komposisi perubahan pendapatan dan belanja tersebut, Kubu Raya mengalami defisit sebesar Rp51,56 miliar.

Defisit tersebut kemudian ditutup melalui pembiayaan daerah dengan nilai yang sama, yakni Rp51,56 miliar.

Pinjaman Jadi Dana Cadangan

Jainal mengatakan, pinjaman daerah Rp47,5 miliar pada dasarnya disiapkan untuk mendukung prioritas program kegiatan pemerintah daerah.

Namun, DPRD berharap pinjaman tersebut tidak sampai digunakan apabila pemerintah pusat kembali meningkatkan transfer ke daerah.

“Harapan kami, dana transfer dari pemerintah pusat masuk sehingga pinjaman daerah ini tidak digunakan,” katanya.

Ia menyebut, pemerintah pusat sebelumnya menyampaikan adanya alokasi sekitar Rp20 triliun untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Karena itu, Jainal berharap Kubu Raya mendapat alokasi transfer yang cukup besar sehingga kebutuhan pembiayaan daerah dapat ditutup dari dana transfer.

“Kalau transfernya cukup, dana pinjaman itu bisa kita parkirkan sebagai dana cadangan,” ujarnya.

Sementara itu, Sukiryanto menyebut pembahasan anggaran 2027 saat ini masih dalam tahap awal dan belum masuk pada rincian program.

“Untuk 2027 masih gelondongan, masih sifatnya untuk mengantar,” katanya.

Ia menambahkan, kondisi fiskal daerah pascapemotongan anggaran membuat pemerintah harus melakukan penyesuaian dalam menyusun program dan pembiayaan.

“Karena pengaruh pemotongan itu, tentu ada hal-hal yang harus ditutup dengan penganggaran,” pungkasnya. (Greg)