Ratusan Miliar Mengalir ke Kalbar untuk Karhutla, Heri Apresiasi Komitmen Pemerintah Pusat

PONTIANAK, insidepontianak.com – Ketua Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Barat, Heri Mustamin menyebut Pemerintah pusat telah menunjukkan keseriusan dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat dengan menggelontorkan dukungan sarana, personel hingga anggaran.

Adapun alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana karhutla di Kalbar di Klaim mencapai ratusan miliar. Adapun bantuan tersebut dikucurkan untuk 8 Kabupaten dan dua kota. Besarannya berkisar Rp15 miliar hingga Rp20 miliar untuk masing-masing daerah. Sedangkan provinsi dibantu kurang lebih Rp40 miliar. 

Ketua Fraksi Golkar DPRD Kalbar, Heri Mustamin memastikan, Pemerintah Pusat sangat merespon bencana karhutla dengan serius. Buktinya telah turun melihat langsung, membantu personel dan peralatan bahkan uang untuk memaksimalkan penanggulangan Karhutla.

“Presiden sudah memberikan bantuan sarana, personel, bahkan uang cash kepada delapan kabupaten dan dua kota. Rata-rata bantuannya Rp15 miliar sampai Rp20 miliar,” kata Heri, Kamis (10/9/2026).

Bahkan, Kalbar juga dibantu kurang lebih kata dia, 40 miliar. Menurut dia, bantuan tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah pusat serius merespons bencana karhutla yang kini menjadi perhatian nasional hingga internasional.

Heri bahkan menilai keraguan terhadap komitmen Presiden Prabowo dalam menangani karhutla di Kalbar telah terjawab melalui bantuan yang diberikan.

Namun, di sisi lain, ia menyayangkan sikap Pemprov Kalbar yang sempat berencana mengurangi anggaran penanggulangan karhutla dalam APBD Perubahan 2026.

Heri mengatakan, sebelumnya telah tersedia anggaran sekitar Rp25 miliar untuk penanganan karhutla. Tetapi dalam pembahasan APBD Perubahan, anggaran tersebut sempat akan dipangkas menjadi hanya Rp5 miliar.

“Jangankan mau menambah anggaran, yang sudah tersedia Rp25 miliar dan sudah disahkan, justru mau dikurangi. Ini yang menjadi pertanyaan kita. Artinya, ini ada ketidakseriusan,” tegasnya.

Fraksi Golkar bersama Badan Anggaran DPRD Kalbar kemudian meminta agar anggaran tersebut tidak dipangkas. Heri bahkan menyatakan DPRD tidak akan mengesahkan APBD Perubahan jika anggaran penanganan karhutla tidak dikembalikan.

Hasilnya, anggaran yang sempat disiapkan hanya Rp5 miliar itu dikembalikan menjadi Rp25 miliar. Dengan demikian, Rp20 miliar dikembalikan untuk memperkuat persiapan penanganan karhutla.

“Alhamdulillah, dengan perhitungan yang cermat, anggaran yang semula hanya disiapkan Rp5 miliar sekarang dikembalikan lagi Rp20 miliar. Jadi totalnya kembali Rp25 miliar untuk persiapan dan penanganan karhutla di Kalimantan Barat,” ujarnya.

Heri menilai, dalam situasi bencana seperti saat ini, pemerintah daerah seharusnya menunjukkan keberpihakan yang lebih kuat terhadap keselamatan masyarakat.

Menurutnya, anggaran kebencanaan semestinya tidak menjadi pos yang dikurangi, apalagi ketika karhutla masih menimbulkan dampak terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat.

“Ini rakyat kita, rakyat Kalimantan Barat. Bukan malah main-main,” katanya.

Ia juga mengingatkan pemerintah provinsi agar tidak hanya fokus pada penanganan karhutla saat kemarau, tetapi mulai mempersiapkan dampak lanjutan ketika musim penghujan tiba.

Pasalnya, setelah musim kemarau, Kalbar berpotensi menghadapi persoalan banjir. Karena itu, anggaran kebencanaan dinilai harus dipertahankan untuk menghadapi berbagai kemungkinan bencana.

“Saya sangat menyayangkan kalau anggaran yang berkaitan dengan bencana itu dikurangi dan dialihkan kepada kegiatan-kegiatan yang menurut saya kurang prioritas,” ujarnya.

Heri menegaskan, penanganan bencana membutuhkan kesiapan anggaran sejak awal. Menurut dia, pemerintah daerah tidak boleh menunggu kondisi semakin parah baru kemudian menambah anggaran.(Andi)