PKS Potong Gaji Anggota DPRD untuk Bantu Warga Terdampak Karhutla Kalbar

PONTIANAK, insidepontianak.com – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kalimantan Barat memilih turun langsung membantu masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Tak sekadar menyuarakan penanganan karhutla, PKS memotong gaji anggota DPRD dari partainya untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak asap dan kekeringan.

Bantuan tersebut akan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama air bersih dan dukungan bagi warga yang mengalami gangguan akibat kabut asap.

“Kita potong gaji, yang jelas,” kata Anggota DPRD Kalbar, Fraksi PKS, Arif Joni Prasetyo, Kamis (10/9/2026).

Ketua MPW PKS Kalbar ini mengatakan, penanganan karhutla membutuhkan kerja sama semua pihak. Menurutnya, kondisi saat ini bukan waktunya untuk saling menyalahkan, melainkan memperkuat gotong royong untuk mengatasi dampak bencana.

“Pertama, saatnya kita untuk bekerja sama, tidak saling menyalahkan. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi persoalan karhutla ini karena dampaknya sangat signifikan bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain melalui pemotongan gaji anggota DPRD, PKS juga menyiapkan sejumlah langkah bantuan langsung. Salah satunya mendistribusikan air bersih ke sejumlah wilayah terdampak.

PKS menyebut distribusi air bersih telah dilakukan di sejumlah titik di Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya.

Langkah ini dinilai penting karena persoalan yang dihadapi masyarakat bukan hanya kabut asap, tetapi juga kekeringan. Kondisi tersebut semakin menyulitkan warga untuk mendapatkan air bersih.

“Bukan hanya asap, tapi juga kekeringan ini melanda. Sebagian air yang didistribusikan PDAM juga asin. Kebutuhan masyarakat untuk air bersih dan air minum ini yang kita siapkan,” katanya.

PKS juga menyiapkan rumah oksigen di kantor DPW PKS di Jalan Danau Sentarum, Pontianak, sebagai salah satu bentuk pelayanan bagi masyarakat yang terdampak kabut asap.

Selain itu, kader PKS didorong turun langsung ke lapangan membantu pemadaman di sejumlah titik kebakaran.

Menurutnya, bantuan tersebut akan terus diperluas ke wilayah lain sesuai kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, PKS meminta pemerintah daerah bergerak lebih cepat dalam menangani karhutla dan dampak kekeringan.

Arif Joni juga mendorong adanya kebijakan yang lebih tegas terhadap perusahaan yang lahannya terbakar. 

Menurutnya, tanggung jawab perusahaan tidak cukup hanya dilakukan setelah kebakaran terjadi. Ke depan, perusahaan dinilai perlu diwajibkan memiliki peralatan dan personel pemadam kebakaran yang memadai di areal konsesinya.

“Perusahaan-perusahaan ini harus memiliki pemadam sebagai upaya tanggung jawab mereka terhadap kewajiban yang mesti dilakukan,” tegasnya.

Menurutnya, keberadaan peralatan pemadam di tingkat perusahaan penting agar kebakaran yang masih kecil dapat segera ditangani sebelum meluas dan menimbulkan dampak lebih besar bagi masyarakat.
“Sedikit kebakaran itu bisa diantisipasi, tidak sampai menyebar,” pungkasnya. (Andi)