Zulfydar Dukung Wacana Presiden Gratiskan Pendidikan Hingga Perguruan Tinggi: Masyarakat Punya Harapan Baru

PONTIANAK, insidepontianak.com – Wacana pemerintah menggratiskan biaya pendidikan di sekolah negeri mulai tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA) hingga perguruan tinggi negeri mendapat perhatian dari Partai Amanat Nasional (PAN) Kalimantan Barat.

Sekretaris DPW PAN Kalbar yang juga anggota DPRD Kalbar, Zulfydar Zaidar Mochtar, mengatakan gagasan tersebut berawal dari persoalan masyarakat yang disampaikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dalam pidato politiknya pada puncak HUT ke-28 PAN di Jakarta International Convention Center (JICC), Jumat (18/9).

Aspirasi yang disampaikan berkaitan dengan masih adanya masyarakat yang kesulitan mengakses pendidikan karena persoalan biaya.

Zulfydar mengatakan, aspirasi tersebut kemudian mendapat respons langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Namun, sebelum diterapkan, pemerintah akan melakukan kajian terlebih dahulu.

“Jadi dijawab oleh Bapak Presiden bahwa beliau mengatakan akan menggelar rapat terbatas dulu melakukan kajian untuk menggratiskan pendidikan, baik tingkat universitas dari SMA hingga SD. Jadi SD, SMP, SMA dan universitas,” kata Zulfydar.

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Kota Pontianak itu menyambut positif rencana tersebut. Menurutnya, pendidikan gratis merupakan salah satu kebutuhan yang selama ini diharapkan masyarakat.

“Banyak keluhan, anak-anak muda itu mau kuliah, tapi pendidikan itu mahal,” ujarnya.

Meski demikian, Zulfydar menilai rencana tersebut membutuhkan perhitungan yang matang. Pemerintah perlu mengkaji kemampuan anggaran negara sekaligus memastikan skema pendidikan gratis dapat diterapkan secara adil.

Menurutnya, perlu dipertimbangkan apakah pendidikan gratis nantinya diberikan kepada seluruh masyarakat atau menggunakan skema tertentu berdasarkan kondisi ekonomi keluarga.
Ia juga berharap kajian pemerintah tidak hanya menghitung persoalan biaya, tetapi turut memperhatikan kualitas pendidikan.

“Sekolah gratis itu kalau dihitung benar, bisa saja terjadi. Apabila hasil-hasil yang dihimpun oleh para ahli disampaikan kepada Presiden, saya kira Presiden juga mengikutinya sangat cermat,” katanya.

Selain itu, pemerintah perlu memperjelas posisi sekolah negeri dan swasta apabila kebijakan tersebut direalisasikan.

Zulfydar mengatakan sekolah swasta memiliki pola pembiayaan yang berbeda dengan sekolah negeri. Karena itu, kebijakan pendidikan gratis harus dirancang dengan mempertimbangkan keberlangsungan dan kualitas layanan pendidikan.

“Pasti ada kajian lain, mungkin ada swasta, negeri dan seterusnya. Karena swasta pendapatannya dari pendapatan itu sendiri, tapi kualitasnya mungkin berbeda.

Negeri mungkin saja gratis, tapi bisa saja ditekankan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas,” jelasnya.

Zulfydar menyebut masyarakat kini menunggu hasil kajian pemerintah mengenai wacana tersebut. Ia berharap rencana pendidikan gratis tidak berhenti sebagai wacana, tetapi dapat diwujudkan dalam kebijakan yang benar-benar membantu masyarakat.

“Bila ini terjadi, tentu kami sangat bersyukur. Karena itu yang diharapkan oleh masyarakat,” tuturnya.

Menurut Zulfydar, persoalan pendidikan juga berkaitan erat dengan upaya pemerintah menyiapkan generasi muda menghadapi bonus demografi 2045.

Ia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

“Bagaimana anak-anak mengonsumsi makanan dengan baik supaya cerdas. Kalau anak-anak makan dengan baik, pikirannya juga baik,” katanya.

Ia menilai, pendidikan dan pemenuhan kebutuhan dasar anak harus berjalan beriringan. Pendidikan yang mudah diakses perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas agar generasi muda yang dipersiapkan menuju 2045 benar-benar memiliki kemampuan bersaing.

“Sekarang masyarakat sedang menunggu bagaimana pendidikan gratis ini. Tentu kita menunggu kajian pemerintah,” pungkasnya. (Andi)