Membongkar Jejak Karhutla di 11 Konsesi Perusahaan Kalbar: Dilaporkan WALHI Kalbar hingga Menuntut Tanggung Jawab?

17 November 2026 16:27 WIB
WALHI Kalbar saat melaporkan 11 perusahaan yang terindikasi penyebab karhutla ke Ditreskrimsus Polda Kalbar, Selasa (17/11/2026).

PONTIANAK, insidepontianak.com - Sebanyak 11 perusahaan perkebunan sawit dan pemegang izin pemanfaatan hutan di Kalimantan Barat diadukan WALHI ke Polda Kalbar. 

Laporan ini menyusul temuan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mengindikasikan puluhan ribu hektare kawasan konsesi perusahaan terbakar sepanjang 2026.

Dari hasil pemantauan langsung terhadap lima perusahaan di Kabupaten Kayong Utara dan Ketapang, WALHI mencatat luas indikatif kebakaran mencapai 47.430,99 hektare.

Kebakaran tersebut tak hanya terjadi di kawasan gambut budidaya, tetapi juga merambah gambut lindung hingga kawasan bernilai konservasi tinggi atau High Conservation Value (HCV) yang menjadi habitat satwa dilindungi.

Sementara enam perusahaan lainnya masuk dalam laporan berdasarkan analisis spasial citra satelit dan masih membutuhkan verifikasi lapangan.

WALHI menilai temuan tersebut mengindikasikan adanya persoalan serius dalam tata kelola konsesi, terutama terkait kewajiban perusahaan menjaga fungsi hidrologis gambut dan melakukan pencegahan kebakaran.

Direktur Eksekutif WALHI Kalbar, Sri Hartini mengatakan, kebakaran berulang di kawasan konsesi tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa. 

Sebab, pemegang izin memiliki kewajiban menjaga kawasan yang dikelolanya agar tidak mengalami kerusakan lingkungan.

"Negara dan pemerintah selama ini terlampau abai dan tidak becus menertibkan pemegang izin," kata Sri, Selasa (17/11/2026).

Ia menilai, bahwa kerusakan yang terjadi merupakan bentuk kejahatan terencana yang dilindungi rantai impunitas.

Sebab, ketika ekosistem gambut dikeringkan secara paksa lewat pembuatan kanal tanpa pemeliharaan sekat air, dan api membakar berulang kali di konsesi yang sama.

"Itu adalah bentuk kejahatan terencana yang dilindungi oleh rantai impunitas," tegas Sri Hartini.

Berdasarkan lampiran laporan WALHI, lima perusahaan yang telah dipantau langsung yakni PT Mayawana Persada, PT Sinar Karya Mandiri, PT Moharison Pawan Khatulistiwa, PT Kayung Agro Lestari, dan PT Jalin Vaneo.

PT Mayawana Persada menjadi perusahaan dengan luas indikatif kebakaran terbesar, mencapai 17.007,84 hektare. Perusahaan yang berada di bawah grup Royal Golden Eagle (RGE)/Tanoto Family itu bergerak di bidang hutan tanaman industri (HTI).

Kemudian PT Moharison Pawan Khatulistiwa yang berada dalam kelompok Yayasan YIARI dengan komoditas HTI, memiliki luas indikatif kebakaran 10.672,46 hektare.

Selanjutnya PT Sinar Karya Mandiri dari grup Palma Agro Lestari dengan komoditas sawit seluas 9.647,7 hektare.

Dua perusahaan lainnya yakni PT Kayung Agro Lestari dari First Resources Group dengan luas 5.204,2 hektare dan PT Jalin Vaneo dari PT Pasifik Agro Sentosa/PAS Agro Group seluas 4.898,79 hektare.

Sementara enam perusahaan lainnya masih berdasarkan indikasi analisis citra satelit.

Di antaranya, PT Finantara Intiga dari APP-Sinar Mas dengan luas indikatif 7.181,93 hektare, PT Hutan Ketapang Industri dari Sampoerna Agri Resources seluas 38.874,10 hektare, serta PT Artu Energi Resources dari Nova Plantation Group seluas 7.181,93 hektare.

Keenam perusahaan tersebut belum diverifikasi melalui pemantauan langsung di lapangan sehingga WALHI meminta dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Temukan Orangutan Melemah hingga Kanal Kering

Dalam investigasinya, WALHI juga menemukan sejumlah kondisi yang menjadi perhatian serius.

Di konsesi PT Kayung Agro Lestari, tim lapangan menemukan kawasan konservasi bernilai tinggi ikut terbakar. 

Bahkan, ditemukan individu orangutan bersama induknya yang sedang menggendong anak dalam kondisi melemah.

Sementara di konsesi PT Jalin Vaneo, WALHI menemukan kanal-kanal perusahaan mengalami kekeringan total tanpa sekat air.

Di tengah kondisi karhutla tersebut, aktivitas panen dan pengangkutan crude palm oil (CPO) disebut masih berlangsung.

Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye WALHI Kalbar, Indra Syahnanda mengatakan, hasil pemantauan tersebut menunjukkan perusahaan tidak memiliki kesiapan memadai dalam menghadapi ancaman El Nino.

Menurutnya, temuan lapangan juga mematahkan alasan perusahaan yang kerap menyalahkan masyarakat atau menyebut api berasal dari luar konsesi.

"Selama pemantauan, kami menemukan fakta bahwasannya perusahaan telah abai dan lalai dalam menjaga tata kelola areal konsesi mereka, dan perusahaan tidak memiliki kesiapan dalam menghadapi ancaman El Nino," ungkap Indra.

Ia menegaskan, tanggung jawab pemegang izin terhadap kebakaran di areal konsesi telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

"Konstitusi juga sudah memandatkan kepada seluruh pemegang izin konsesi bahwasannya pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan di areal kerjanya," tambahnya.

Soroti Indikasi Pelanggaran Hukum

Atas temuan tersebut, WALHI menilai terdapat indikasi pelanggaran terhadap sejumlah ketentuan hukum, terutama yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup, perkebunan, dan pengelolaan ekosistem gambut.

Salah satunya UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

WALHI menyoroti Pasal 69 ayat (1) huruf h mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar, Pasal 99 terkait kelalaian yang mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan, serta Pasal 108 mengenai tindak pidana pembakaran lahan.

Pertanggungjawaban badan usaha juga menjadi perhatian melalui Pasal 116 dan Pasal 119 yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi serta sanksi tambahan.

Selain itu, WALHI menyoroti UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, khususnya Pasal 56 mengenai larangan membuka dan mengolah lahan dengan cara membakar.

Kemudian PP Nomor 71 Tahun 2014 juncto PP Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang mengatur kewajiban menjaga fungsi hidrologis serta pemulihan gambut.

WALHI juga mengaitkan dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

Melalui laporan tersebut, WALHI meminta Ditreskrimsus Polda Kalbar melakukan penyelidikan dan penyidikan secara transparan terhadap perusahaan-perusahaan yang dilaporkan.

WALHI juga mendesak aparat penegak hukum menerapkan prinsip strict liability atau pertanggungjawaban mutlak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum diminta tidak berhenti pada pelaku di tingkat lapangan, tetapi juga menyasar pimpinan perusahaan hingga pihak yang memiliki kewenangan mengambil keputusan.

Selain proses hukum, WALHI meminta Kementerian Lingkungan Hidup memeriksa tingkat kerusakan lingkungan dan memastikan pemulihan fungsi ekologis gambut serta tata air menjadi tanggung jawab korporasi.

Sementara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) didesak mengevaluasi perizinan perusahaan, termasuk menjatuhkan sanksi administratif hingga pencabutan HGU apabila terbukti melakukan pelanggaran.

WALHI menilai, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api. Pengawasan terhadap kawasan konsesi dan pemulihan ekosistem gambut harus menjadi perhatian agar kebakaran tidak terus berulang. (Greg)


Penulis : Gregorius
Editor : -

Leave a comment

Ok

Berita Populer

Seputar Kalbar