Data BBM Tak Diberikan, Agus Sudarmansyah Curigai Ada yang Ditutupi Pertamina

PONTIANAK, insidepontianak.com – Ketua Fraksi PDI Perjuangan yang juga Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Barat, Agus Sudarmansyah, mempertanyakan transparansi Pertamina Patra Niaga yang belum memberikan data kuota dan realisasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) di Kalbar.

Padahal, data tersebut dibutuhkan untuk menguji akurasi penghitungan pajak BBM yang menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.

Agus bahkan mencurigai ada informasi yang belum dibuka. Ia menilai, keterbukaan data penyaluran BBM penting untuk memastikan potensi penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dihitung berdasarkan kondisi riil, bukan sekadar perkiraan.

Agus mengungkapkan, DPRD Kalbar telah meminta data penyaluran BBM sepanjang 2025 kepada Pertamina Patra Niaga. Namun, hingga kini data tersebut belum diterima.

“Untuk menghitung pajak agar akurat, harus menggunakan data yang akurat, berintegritas, dan kredibel,” kata Agus.

Menurut dia, pihaknya mendapat penjelasan bahwa data tersebut harus diminta ke Pertamina di Kalimantan Timur. Karena itu, DPRD Kalbar berencana menjadwalkan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pertamina Patra Niaga dan pihak terkait untuk mendalami persoalan tersebut.

Bagi Agus, data kuota dan realisasi penyaluran BBM bukan sekadar dokumen administratif. Data itu menjadi dasar untuk menghitung potensi pajak sekaligus memastikan penerimaan yang menjadi hak daerah dapat diketahui secara transparan.

Agus menyebut, pendapatan dari sektor pajak bahan bakar kendaraan bermotor dalam APBD Perubahan 2026 dipatok sekitar Rp900 miliar.

Ia menilai, potensi penerimaan tersebut perlu dikaji secara mendalam dengan mempertimbangkan besarnya kebutuhan BBM. Ia merinci ada 2,1 juta unit kendaraan bermotor. Selain kendaraan masyarakat, kebutuhan BBM juga ditopang aktivitas pertambangan bauksit, industri smelter, dan perkebunan kelapa sawit.

Sektor-sektor tersebut kata dia, juga membutuhkan BBM untuk kendaraan operasional, angkutan, mesin produksi, hingga alat berat.

“Semua ini tentu membutuhkan BBM. Baik sepeda motor masyarakat, kendaraan roda empat, roda enam dan lebih, maupun alat berat. Semuanya menggunakan BBM,” ujarnya.

Agus mempertanyakan belum diberikannya data yang diminta DPRD Kalbar. Ia menduga terdapat informasi yang belum disampaikan

“Kalau Pertamina menutup-nutupi data ini, kita juga mencurigai ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Kita mengindikasikan ada hal yang disembunyikan,” katanya.

Ia meminta Pertamina Patra Niaga menjelaskan persoalan tersebut secara terbuka, termasuk data kuota dan realisasi penyaluran BBM di Kalbar sepanjang 2025.

Menurut Agus, transparansi diperlukan agar penghitungan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dapat diuji dan dipertanggungjawabkan. Sebab, penerimaan pajak tersebut berkaitan dengan pembiayaan pembangunan daerah.

“Ini adalah hak daerah dan hak masyarakat untuk mengetahui. Pertamina selaku pihak yang diberi wewenang memungut pajak tersebut harus menyalurkannya ke kas daerah sesuai data riil, kuota yang masuk, dan realisasi di Kalimantan Barat,” tegasnya.

Melalui RDP yang akan dijadwalkan, DPRD Kalbar ingin meminta penjelasan Pertamina Patra Niaga sekaligus mendalami kesesuaian data penyaluran BBM dengan penghitungan pajak daerah.(Andi)