Polda Kalbar Bongkar 25 Kasus Tambang Emas Ilegal: 41 Tersangka Ditangkap, Ratusan Gram Emas Disita

PONTIANAK, insidepontianak.com – Praktik pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Kalimantan Barat masih menjadi perhatian aparat penegak hukum.

Dalam kurun waktu kurang dari dua pekan, Polda Kalbar bersama jajaran polres berhasil membongkar 25 kasus tambang emas ilegal dan mengamankan 41 tersangka.

Pengungkapan tersebut merupakan hasil operasi penindakan yang berlangsung pada 19 Oktober hingga 1 November 2026.

Dari puluhan kasus itu, polisi turut menyita emas seberat 435,9 gram dan uang tunai senilai Rp424,29 juta. Sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk aktivitas pertambangan ilegal juga diamankan sebagai barang bukti.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar Kombes Pol Burhanuddin mengatakan, dari total 25 kasus yang diungkap, tujuh kasus ditangani langsung Ditreskrimsus Polda Kalbar dengan tujuh tersangka. Sementara 18 kasus lainnya diungkap oleh polres jajaran dengan jumlah 34 tersangka.

"Total ada 25 kasus dengan 41 tersangka yang berhasil diamankan dalam pengungkapan selama periode 19 Oktober hingga 1 November 2026," demikian disampaikan dalam konferensi pers di Lobi Ditreskrimsus Polda Kalbar, Selasa (10/11/2026).

Burhanuddin menjelaskan, aktivitas pertambangan emas ilegal yang ditemukan penyidik dilakukan dengan dua cara. Pertama, menggunakan metode tradisional dengan tenaga manusia dan peralatan sederhana.

Kedua, menggunakan alat berat berupa excavator untuk menggali, membongkar, memindahkan, hingga mengumpulkan material yang diduga mengandung emas.

Penggunaan alat berat tersebut menjadi perhatian karena aktivitas pengerukan material tambang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.

Polisi juga menemukan praktik ilegal tidak berhenti pada aktivitas penambangan. Ada rantai distribusi dan perdagangan emas yang ikut menjadi sasaran penyelidikan.

Emas hasil penambangan ilegal biasanya dibawa kepada pengepul dalam bentuk butiran maupun lempengan.

Bahkan, penyidik menemukan modus penjualan melalui toko kelontong. Salah seorang tersangka diduga membeli emas dari penambang ilegal, kemudian mengolahnya dengan cara dicor atau dibakar sebelum dijual kembali.

Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Bambang Suharyono menegaskan, penindakan terhadap PETI tidak hanya menyasar pekerja tambang, tetapi juga pihak yang terlibat dalam rantai perdagangan hasil tambang ilegal.

Menurutnya, penegakan hukum dilakukan untuk memutus mata rantai aktivitas pertambangan tanpa izin yang berpotensi merusak lingkungan.

"Penindakan terhadap aktivitas PETI tidak hanya menyasar para pelaku penambangan, tetapi juga pihak-pihak yang menampung, mengangkut, mengolah, maupun menjual hasil tambang yang tidak memiliki izin," tegasnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas pertambangan ilegal. Selain melanggar hukum, praktik tersebut berisiko menimbulkan kerusakan lingkungan dan dampak jangka panjang bagi masyarakat.

Dalam penanganan perkara, penyidik menerapkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana bagi pelaku penambangan tanpa izin.

Sementara pihak yang diduga menampung, mengangkut, mengolah, dan menjual hasil tambang ilegal dijerat Pasal 161 dalam undang-undang yang sama.

Kedua pasal tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama lima tahun serta denda paling banyak kategori IV atau Rp200 juta.(Andi)