Wagub Krisantus Ungkap Strategi Keterbukaan Informasi Kalbar, Gema Membangun Desa Jadi Andalan

JAKARTA, insidepontianak.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) mengandalkan program Gema Membangun Desa (GMD) sebagai salah satu strategi memperkuat keterbukaan informasi publik sekaligus mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar ini menjadi wadah bagi masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasi, menyampaikan persoalan secara langsung, hingga mendapatkan akses berbagai pelayanan pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, saat memaparkan strategi dan kebijakan keterbukaan informasi publik dalam Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2026 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Krisantus mengatakan, keterbukaan informasi tidak boleh hanya dipahami sebagai kewajiban pemerintah menyediakan data dan informasi kepada masyarakat.

Lebih dari itu, keterbukaan informasi harus menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan publik, meningkatkan kualitas pelayanan, serta membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Menurutnya, komitmen tersebut sejalan dengan visi pembangunan Kalbar, yakni mewujudkan Kalimantan Barat yang Adil, Demokratis, Religius, Sejahtera, dan Berwawasan Lingkungan.

Terutama misi pemerataan pembangunan dari desa hingga kota serta penguatan tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Gema Membangun Desa, Pemerintah Turun Langsung ke Masyarakat

Salah satu bentuk implementasi keterbukaan informasi tersebut diwujudkan melalui program Gema Membangun Desa.

Melalui program ini, Gubernur, Wakil Gubernur, bersama jajaran kepala perangkat daerah turun langsung ke desa untuk berdialog dengan masyarakat, menyerap aspirasi, sekaligus melihat kebutuhan pembangunan di lapangan.

Bahkan, dalam pelaksanaannya, jajaran pemerintah menginap di rumah warga selama kurang lebih tiga hari.

Pendekatan ini memungkinkan pemerintah mendengar langsung persoalan masyarakat, termasuk kebutuhan pelayanan dasar yang selama ini mungkin belum tersampaikan melalui jalur birokrasi.

Sepanjang 2026, Gema Membangun Desa telah dilaksanakan di Kabupaten Mempawah, Sambas, Kayong Utara, Landak, dan Bengkayang.

Selanjutnya, program tersebut direncanakan berlangsung di Kabupaten Ketapang pada awal Desember 2026.

Tak hanya menjadi ruang dialog, GMD juga menghadirkan berbagai pelayanan langsung bagi masyarakat.

Mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis, operasi pasar untuk pengendalian inflasi, pelayanan administrasi kependudukan, informasi ketenagakerjaan, sosialisasi beasiswa, hingga literasi digital.

Krisantus menjelaskan, melalui program tersebut masyarakat tidak hanya mendapatkan kesempatan menyampaikan keluhan dan aspirasi, tetapi juga bisa mengakses pelayanan pemerintah secara langsung.

Siapkan 237 Aplikasi dan 58 Website Perangkat Daerah

Selain pendekatan langsung melalui Gema Membangun Desa, Pemprov Kalbar juga memperkuat keterbukaan informasi melalui sistem digital.

Hingga 2026, pemerintah telah melakukan pendataan terhadap 237 aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan 58 website perangkat daerah.

Pendataan ini menjadi bagian dari upaya mengintegrasikan layanan informasi pemerintahan agar masyarakat lebih mudah mengakses informasi publik.

Penguatan keterbukaan informasi tersebut juga didukung sejumlah regulasi daerah.

Di antaranya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta Keputusan Gubernur Nomor 1126 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Dari sisi anggaran, Pemprov Kalbar mengalokasikan Rp27,03 miliar untuk empat program utama PPID pada 2026 yang bersumber sepenuhnya dari APBD.

Sementara itu, anggaran publikasi pada 42 perangkat daerah juga mengalami peningkatan sebesar 13,5 persen.

Dari sebelumnya Rp11,41 miliar pada 2025 menjadi Rp12,95 miliar pada 2026.

Sejumlah langkah lain turut dilakukan, seperti pengembangan SIKEDIP berbasis Android sebagai sarana Daftar Informasi Publik digital yang terintegrasi hingga tingkat desa.

Pemprov Kalbar juga memperkuat PPID Utama dan PPID Pelaksana, mengembangkan layanan data terbuka melalui Open Data Kalbar, serta mengoptimalkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan kapasitas aparatur, pemerintah turut menggelar sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik se-Kalimantan Barat, rapat koordinasi PPID, bimbingan teknis pelayanan informasi publik, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola PPID.

Melalui berbagai strategi tersebut, Pemprov Kalbar berupaya memperluas akses informasi sekaligus membuka ruang komunikasi yang lebih dekat antara pemerintah dan masyarakat. (*)